Fungsi Sosial Hak atas Tanah Berdasarkan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960

Abstrak

Kriminalisasi pencemaran lingkungan merupakan instrumen penting dalam perlindungan kepentingan ekologis, tetapi penerapannya menghadapi persoalan interpretasi unsur kesengajaan, kausalitas, dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pencemaran lingkungan berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta implikasi perubahan regulasi terhadap kepastian hukum dan proporsionalitas pemidanaan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pembuktian kumulatif terhadap perbuatan, kesengajaan, akibat pencemaran, dan hubungan kausalitas, termasuk atribusi tanggung jawab dalam struktur korporasi. Penyesuaian sanksi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 memberikan fleksibilitas pemidanaan, tetapi menimbulkan tantangan terhadap efektivitas pencegahan dan proporsionalitas sanksi. Penelitian ini menghasilkan kerangka interpretasi normatif terintegrasi yang mencakup identifikasi dasar hukum, pembuktian unsur objektif dan subjektif, atribusi pertanggungjawaban, serta evaluasi pemidanaan. Kerangka tersebut berkontribusi dalam memperjelas batas kriminalisasi pencemaran lingkungan dan memperkuat konsistensi penegakan hukum berdasarkan prinsip legalitas, kesalahan, proporsionalitas, dan kepastian hukum.