Menuju Kerangka Kerja Efektif Melalui Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Pedoman Teknis Mengenai Deferred Prosecution Agreement

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) telah mengakomodasi Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana korporasi. Namun, pengaturan dalam Pasal 328 KUHAP 2025 masih memerlukan ketentuan teknis untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas penerapannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan DPA di Indonesia serta merumuskan kerangka pengaturan yang efektif berdasarkan pembelajaran dari Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran serta perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terperincinya kriteria kelayakan perkara, batas diskresi penuntut umum, standar pemeriksaan Hakim, dan mekanisme pengawasan berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta disparitas penerapan DPA. Kebaruan penelitian terletak pada usulan kerangka pengaturan terpadu melalui pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai landasan substantif, pembentukan Peraturan Kejaksaan sebagai pedoman teknis PU, dan Peraturan Mahkamah Agung sebagai pedoman pemeriksaan yudisial. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk menunjang pemahaman masyarakat mengenai DPA.  Kerangka tersebut diharapkan memperkuat efektivitas penegakan hukum korporasi dengan tetap menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan publik.