Analisis Jenis Alat Bukti yang Sah Menurut Pasal 164 HIR Berdasarkan Putusan No.02/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST

Abstrak

Pembuktian adalah bagian yang sangat penting dalam perkara perdata karena menjadi dasar bagi hakim untuk menilai apakah suatu hubungan hukum benar-benar terjadi. Pasal 164 HIR mengatur lima alat bukti yang bisa dipakai di pengadilan, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana alat bukti tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam Putusan Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan aturan Pasal 164 HIR dengan pendapat para ahli serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan asas actor incumbit probatio, yaitu pihak yang mendalilkan wajib membuktikan, sehingga gugatan penggugat ditolak karena tidak didukung alat bukti yang cukup. Temuan ini menunjukkan bahwa tanpa bukti yang relevan, dalil yang sebenarnya mungkin benar tetap tidak dapat diterima di pengadilan. Kebaruan penelitian ini adalah menghubungkan teori pembuktian dalam HIR dengan contoh penerapannya pada perkara hubungan industrial. Implikasinya, penelitian ini menegaskan pentingnya strategi pembuktian yang baik bagi pihak yang berperkara agar memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan gugatan.