Terdakwa Wajib Membuktikan Kekayaan Bukan Hasil Korupsi

Abstrak

Studi Penelitian ini menguraikan secara rinci kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak bersumber dari tindak pidana korupsi, yang lahir sebagai konsekuensi logis dari penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian sebagai ketentuan khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia. Persoalan ini menjadi penting karena pembuktian perkara korupsi pada praktiknya sering kali kompleks dan sulit diungkap. Penelitian ini diarahkan untuk menginvestigasi fondasi hukum pembalikan beban pembuktian, tingkat keselarasan konsep tersebut dengan prinsip konstitusi, serta implikasi yang ditimbulkan terhadap perlindungan hak-hak terdakwa dalam lingkup hukum nasional. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan karakter deskriptif yang bersandar pada sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan putusan pengadilan serta diperkuat oleh referensi ilmiah lainnya. Temuan penelitian menegaskan bahwa konstruksi hukum terkait pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang pemberantasan korupsi memiliki legitimasi yang kokoh dan dikukuhkan kesesuaiannya dengan UUD oleh Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusan. Keunggulan penelitian ini terletak pada upayanya menempatkan keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak konstitusional terdakwa dalam kerangka due process of law.