Warisan Otoritarianisme dan Indikasi Pelemahan Demokrasi di Indonesia Pasca-Reformasi
DOI:
https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i03.2427Kata Kunci:
Kemunduran Reformasi, Orde Baru, Impunitas, Hak Asasi Manusia, OtoritarianismeAbstrak
Menuju tiga dekade pasca-reformasi, Indonesia masih menghadapi tantangan yang berakar dari warisan otoritarianisme Orde Baru dan kegagalan menuntaskan agenda perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi kemunduran reformasi 1998, dengan menyoroti bagaimana kegagalan transisi demokrasi justru menyuburkan kembali praktik-praktik kekuasaan yang represif. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis berbagai literatur, termasuk jurnal ilmiah, laporan riset, dan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa eksistensi aktor lama, impunitas terhadap pelanggaran HAM masa lalu, dan lemahnya supremasi hukum menjadi penyebab utama lahirnya produk legislasi yang problematik dan tidak aspiratif. Kebaruan riset ini terletak pada analisis mengenai pola respons pemerintah yang diidentifikasi sebagai strategi 'pahlawan kesiangan' dan 'kambing hitam', yang berimplikasi pada tergerusnya kepercayaan publik dan pelemahan institusi demokrasi.
Referensi
Abdurahman, A., & Susanto, M. (2016). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, 3(3), 509–530.
Amnesty International Indonesia. (2025). Usulan Soeharto jadi pahlawan nasional mencederai amanat Reformasi. Amnesty International Indonesia. Diakses pada 20 Mei 2025, dari https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usulan-soeharto-jadi-pahlawan-nasional-mencederai-amanat-reformasi/04/2025/
Amnesty International. (2022). Annual report: Indonesia 2021/22. Diakses pada 21 Mei 2025, dari https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2023/03/FIN_03212023_Annual-Report-2022-2023_IDN-Version_Web.pdf
Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Democracy for sale: Pemilu, klientelisme, dan negara di Indonesia.
Badan Pusat Statistik. (2023). Gini ratio Indonesia 2023. Diakses pada 21 Mei 2025, dari https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2035/gini-ratio-maret-2023-tercatat-sebesar-0-388-.html
BBC News Indonesia. (2025). Mahasiswi ITB pembuat meme 'ciuman' Prabowo-Jokowi jadi tersangka – 'Kritik jangan dilihat sebagai kebencian personal'. Diakses pada 20 Mei 2025, dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/czel388wydlo
Black, D. (1976). The Behavior of Law. Academic Press.
Bobo. (2020). Berlangsung dari Tahun 1965 hingga 1998, Ini 4 Karakteristik Pemerintahan Orde Baru. Diakses pada 20 Mei 2025, dari https://bobo.grid.id/read/083523385/berlangsung-dari-tahun-1965-hingga-1998-ini-4-karakteristik-pemerintahan-orde-baru?page=all
Chrisbiantoro. (2022). Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.
DetikNews. (2025). Bahlil soal Polemik Gas 3 Kg: Saya Sudah Minta Maaf ke Rakyat. Diakses pada 21 Mei 2025, dari https://news.detik.com/berita/d-7768900/bahlil-soal-polemik-gas-3-kg-saya-sudah-minta-maaf-ke-rakyat
Fadhil, M. (2020). Impunitas Dan Penerapan Keadilan Transisi: Suatu Dilema Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lalu. Petitum, 8, 100-113.
Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces. (2009). Almanak hak asasi manusia di sektor keamanan Indonesia 2009. Institute for Defence Security and Peace Studies.
Gramedia Literasi. (2025). Pengertian Orde Lama, Orde Baru, & Reformasi. Diakses pada 20 Mei 2025, dari https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-orde-lama-orde-baru-reformasi/
Hadiz, V. R., & Robison, R. (2004). Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. Routledge.
Hambali, A. (2015). Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu sebagai Pelaksanaan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hasanuddin Law Review, 1(2), 266–281.
Human Rights Watch. (2023). Indonesia: Events of 2022. Diakses pada 21 Mei 2025, dari https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/indonesia
Indrayana, D. (2008). Negara antara ada dan tiada: reformasi hukum ketatanegaraan. Penerbit Buku Kompas.
Juang, R. P., Erviantono, T., & Azhar, M. A. (2018). HAM dan politik kriminal pasca Orde Baru (Konstruksi pelanggaran HAM pada kasus pembantaian dukun santet di Kabupaten Banyuwangi tahun 1998). Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT), 1(1), 1–8.
Klaudia, M. W., & Wartha, I. B. N. (2020). Perkembangan politik dan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa awal reformasi tahun 1998-1999. Jurnal Santiaji Pendidikan, 10(1), 69–75.
Kompas. (2020). Karakteristik Demokrasi Periode Orde Baru. Diakses pada 20 Mei 2025, dari https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/13/110000969/karakteristik-demokrasi-periode-orde-baru?page=all
Kompas.com. (2025). Kasus Mahasiswi ITB: Ditangkap karena Meme, Kini Penahanannya Ditangguhkan. Diakses pada 21 Mei 2025, dari https://nasional.kompas.com/read/2025/05/12/07240651/kasus-mahasiswi-itb-ditangkap-karena-meme-kini-penahanannya-ditangguhkan
Kompas.com. (2025). Kenaikan PPN 12 Persen di Indonesia, Apa Dampaknya?. Diakses pada 21 Mei 2025, dari https://nasional.kompas.com/read/2025/01/02/05490011/kenaikan-ppn-12-persen-di-indonesia-apa-dampaknya?page=all
Kumparan. (2023). Ciri-ciri Orde Baru dan Perbedaannya dengan Reformasi. Diakses pada 20 Mei 2025, dari https://kumparan.com/ragam-info/ciri-ciri-orde-baru-dan-perbedaannya-dengan-reformasi-20uCiZAgFra
Kumparan.com. (2025). Bak Pahlawan Kesiangan: Dia yang Buat Kisruh, Dia yang Datang Sebagai Penyelamat. Diakses pada 21 Mei 2025, dari https://kumparan.com/skyyblauw/bak-pahlawan-kesiangan-dia-yang-buat-kisruh-dia-yang-datang-sebagai-penyelamat-24Vj5oujTLF
Liddle, W. R. (2020). Politik Indonesia dalam transisi. LP3ES.
Loppies, M. (2023). Pendidikan zaman Orde Baru: Upaya melanggengkan kekuasaan Soeharto. Phinisi Integration Review, 6(2), 237–245.
Lubis, T. M. (2005). In search of human rights: Legal-political dilemmas of Indonesia's New Order, 1966–1990. Gramedia.
Nugraha, M. (t.th.). Ancaman kegagalan demokratisasi di Indonesia: Identifikasi hambatan dan tantangan di era reformasi. Jurnal Poros Politik, 1–6.
Nurrahman Aji Utomo. (2019). Dekonstruksi Kewenangan Investigatif dalam Pelanggaran HAM yang Berat. Jurnal Konstitusi, 16(4), 809–831.
Papilaya, B. D. A., Peilouw, J. S. F., & Waas, R. M. (2021). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional. TATOHI JURNAL ILMU HUKUM, 1(6), 531–545.
Pangestu Saputra, M. (2019). Polemik Perubahan RUU KUHP dan RUU KPK. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun.
Pijar Belajar. (2023). Latar Belakang Lahirnya Orde Baru serta Visi, Ciri, dan Dampak. Diakses pada 20 Mei 2025, dari https://www.pijarbelajar.id/blog/latar-belakang-lahirnya-orde-baru
Radar Tulungagung. (2023). Pengertian Orde Baru: Sejarah, Karakteristik, dan Dampaknya. Diakses pada 20 Mei 2025, dari https://radartulungagung.co.id/pengertian-orde-baru/
Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Ruangguru. (2024). Masa Orde Baru: Latar Belakang & Sistem Pemerintahan. Diakses pada 20 Mei 2025, dari https://www.ruangguru.com/blog/sejarah-kelahiran-masa-orde-baru
Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 6(1), 26–36.
Sujatmoko, A. (2016). Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 330–350.
Suluh Pergerakan. (2019). Oligarki Kekuasaan dalam Kacamata Vedi Hadiz. Diakses pada 21 Mei 2025, dari https://suluhpergerakan.org/2019/01/11/oligarki-kekuasaan-dalam-kaca-mata-vedi-r-hadiz/
Tempo.co. (2025). Polisi Sebut Ada Anarko Sindikalis Menyusup di Aksi Hari Buruh. Siapa Kelompok Anarko Ini?. Diakses pada 21 Mei 2025, dari https://www.tempo.co/hukum/polisi-sebut-ada-anarko-sindikalis-menyusup-di-aksi-hari-buruh-siapa-kelompok-anarko-ini--1343889
Tirto.id. (2025). Menilik Narasi Antek Asing Prabowo dalam Hadapi Kritik Publik. Diakses pada 21 Mei 2025, dari https://tirto.id/menilik-narasi-antek-asing-prabowo-dalam-hadapi-kritik-publik-halP
Transparency International. (2023). Corruption perceptions index 2023. Diakses pada 21 Mei 2025, dari https://www.transparency.org/en/cpi/2023
Wajdi, F., & Imran. (2021). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban: Kajian Putusan Nomor 46-K/PM 11-11/AD/VI/2013. Jurnal Yudisial, 14(2), 229–246.
Wicaksana, D. D., Kabir, S. F., & Zakiran, A. H. (2024). Presidential system and the rise of neo-authoritarianism: The failure of constitutional check for reform in Indonesia? Jurnal Konstitusi, 21(3), 345–365.
Yudistira, A., & Husodo, P. (2022). Sejarah Aksi Kamisan Jakarta Tahun 2007-2021. Jurnal Ceteris Paribus, 1(2), 1-10.
Unduhan
Dimensions
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Muh Abi Dzarr Al Ghiffariy, Najwa As Salsabila, Naurah Naurah, Amanda Ayu Shalehah

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
						
							








 






