Analisis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga JKT.PST

Abstrak

Kehadiran pencipta serta penulis hebat tentunya dampak yang cukup besar dan dapat menjadi inspirasi bagi khalayak ramai dalam membuat karyanya sendiri, namun tak jarang beberapa karya ciptaan justru diragukan orisinalitasnya yang diakibatkan oleh adanya kesamaan konsep dengan karya lainnya. Ide dan inovasi dalam berkarya bukanlah hal yang mudah untuk diciptakan, guna mencegah dan melindungi hasil kreativitas serta karya yang diciptakan dari tindak plagiarisme, hadirlah sejumlah perlindungan hukum terhadap pencipta yang disebut hak cipta. Hak cipta merupakan bentuk perlindungan hukum akan hasil kreativitas individu dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, maupun sastra. Di Indonesia, hak cipta dilindungi oleh hadirnya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Akan tetapi tak jarang meski perlindungan akan hak cipta telah diterapkan, tetap saja kerap terjadi pelanggaran di atasnya. Pelanggaran hak cipta sendiri terjadi, dikarenakan tidak adanya izin dari pencipta dalam penggunaan ciptaan maupun pelanggaran lisensi dalam penggunaan karya tersebut. Hal ini dapat menimbulkan adanya perkara hukum dan juga mengakibatkan hukuman denda dengan jumlah yang cukup besar. Besaran hukuman denda yang dibayarkan merupakan suatu wujud dari pembayaran royalti terhadap pencipta dalam penggunaan karya cipta. Royalti harus dibayarkan sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak pengadilan dalam putusannya, pembayaran royalty sendiri tentunya perlu dikelola dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran hal lain. Oleh karena itu hadirlah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memiliki peran untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia salah satunya ialah pengelolaan royalty berdasarkan putusan pengadilan negeri niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga JKT.PST.