Dakwah Advokasi Muhammadiyah Melalui Legalitas Bumdesa Di Sidoarjo Dalam Mewujudkan Green Economy
DOI:
https://doi.org/10.58812/jpws.v5i09.3866Kata Kunci:
Legalitas BUMDesa,, Ekonomi Hijau,, Ekonomi Desa, Dakwah Advokasi Muhammadiyah, Pengabdian MasyarakatAbstrak
Desa sebagai entitas hukum masyarakat paling awal memiliki sifat asli, tercermin dari otonomi dan sistem pemerintahan berdasarkan hak asal-usul serta tradisi lokal. Meskipun demikian, desa berperan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi nasional melalui berbagai potensinya untuk berkembang menjadi desa mandiri dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, khususnya BKP proyek desa, dengan fokus pada bantuan legalitas dan tata kelola BUMDesa untuk mewujudkan green economy. Metode pelaksanaannya mencakup tiga tahap: persiapan (pemetaan desa sasaran), pelaksanaan (advokasi hukum dan pendampingan teknis), serta evaluasi dan tindak lanjut (kuesioner dan wawancara). Hasil dari pengabdian di Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, tim abdimas lebih dapat membuka ruang bagi para ibu Aisyiyah dalam legalitas dan tata kelola BUMDesa. Pengabdian masyarakat ini secara bertahap memberikan pemahaman kepada perangkat desa dan warga masyarakat di Desa Lemujut, Desa Gading, Desa Tanjek Wagir, Desa Wangkal, Desa Kendal Cabean, dan Desa Prasung tentang pentingnya legalitas BUMDesa untuk memajukan perekonomian di desa yang juga berbasis ekonomi hijau. Implikasi abdimas tidak hanya terkait pemahan, akan tetapi tim memberikan pendampingan secara langsung terkait proses penyusunan dokumen hukum dan pendaftaran legalitas BUMDesa. Dokumen hukum yaitu meliputi pembuatan Peraturan Desa tentang BUMDesa, pembuatan Anggaran Dasar BUMDesa, dan pembuatan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa. Hasilnya desa-desa yang di damping berhasil memperoleh status badan hukum.
Referensi
Abhimantara, I. B. (2022). Kewenangan Bertindak (Recht Bevoegdheid) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Pemegang Hak Tanggungan. Notaire, 5(2), 283–296. https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.35687
Adhiguna, Y., & Wisnaeni, F. (2022). Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Waduk Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. Notarius, 15(2), 1037–1054. https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36437
Afkar, T., Sugijanto, , Samsiyah, S., Subijantoro, D., Handayani, C. M. S., Najah, S., & Fatoni, A. (2025). Manajemen Keuangan Umkm Berbasis Digital Di Kelurahan Sepanjang – Taman – Sidoarjo. Jurnal Abadimas Adi Buana, 9(1), 73–85. https://doi.org/10.36456/abadimas.v9.i01.a10562
Anggara, F., & Ubaidillah, L. (2024). Netralitas Asosiasi Kepala Desa Jember dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jember. Indonesian Journal of Law and Justice, 2(1), 6–6. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3048
Astuti, C. C. (2020). Kisah Pengabdian Masyarakat di Kala Pandemi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Umsida Press. https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-34-6
Bramantya, A. R., Rakhmawati, R., & Effendhie, M. (2022). Pemetaan Arsip Tokoh Masyarakat Desa sebagai Bentuk Pelestarian Pengetahuan di Daerah Bekas Distrik Comal. Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan, 8(2), 123–142. https://doi.org/10.14710/lenpust.v8i2.37087
Hadiyat, Y., & Herman, H. (2022). Pendampingan Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Klinik Bumdesa Mawangi Desa Bitungsari. Rural Development For Economic Resilience (RUDENCE), 2(1). https://doi.org/10.53698/rudence.v2i1.39
Istiyani, A., & Lisaputra, P. S. M. (2022). Analisis Kelayakan Unit Usaha Pengelolaan Sampah Pada Bumdesa “Sido Makmur”, Desa - Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Jurnal Riset Entrepreneurship, 5(2), 26–26. https://doi.org/10.30587/jre.v5i2.4085
Lidia, , Aisyah, N., Laras, , Mellisa, , & Iftiya, . (2026). Sinergi Digitalisasi dan Green Financing Pada Bank Syariah dalam Mendukung Green Inclusive Economy. Journal of Economics and Business, 4(1), 1–14. https://doi.org/10.61994/econis.v4i1.1423
Maulana, M. A., & Winarta, G. N. (2025). Ius Constituendum Urun Dana untuk Badan Usaha Non-Badan Hukum. Jurnal Hukum Positum, 10(2), 207–231. https://doi.org/10.35706/positum.v10i2.13269
Phahlevy, R. R. (2021). Hukum dan Pendidikan Paralegal di Indonesia. Umsida Press. https://doi.org/10.21070/2021/978-623-6081-17-4
Pramesti, S. M., Maulana, M. A., & Maharani, N. K. I. (2026). Harmonisasi Regulasi Insentif Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 9(1), 321–334. https://doi.org/10.37329/ganaya.v9i1.5223
Pratama, I. M. J., & Phahlevy, R. R. (2025). Implementation of Land Sale Regulation in Pasuruan District: Pelaksanaan Peraturan Penjualan Tanah di Kabupaten Pasuruan. Indonesian Journal of Public Policy Review, 26(4), 10.21070/ijppr.v26i4.1460. https://doi.org/10.21070/ijppr.v26i4.1460
Purwaningsih, E., & Chikmawati, N. F. (2022). Pengangkatan Umkm Di Masa Pandemi Melalui Kebijakan Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 10(1), 1–1. https://doi.org/10.25157/justisi.v10i1.6183
Setiawati, D., & Ananda, N. R. (2026). Corporate Social Responsibility (Csr) dan Green Economy: Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Pengelolaan Limbah Industri. Jurnal Ragam Pengabdian, 3(Spesial Issue), 4198–4220. https://doi.org/10.62710/74hvqj73
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Rifqi Ridlo Phahlevy, Sri Budi Purwaningsih, Zidane Heri Saputra
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Facebook 
Instagram 
Twitter 
Youtube 
westscience.journals@gmail.com