Peningkatan Kesadaran Hukum Aparatur Desa Cipteuy dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Transparan dan Akuntabel
DOI:
https://doi.org/10.58812/jpws.v2i07.2765Kata Kunci:
Kesadaran Hukum, Pemerintahan Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Aparatur DesaAbstrak
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum aparatur Desa Cipteuy, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya terkait transparansi anggaran, akuntabilitas publik, dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi pendekatan partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta studi kasus berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum dan kemampuan analisis peserta terhadap tanggung jawab hukum aparatur desa. Kegiatan ini berkontribusi dalam membangun budaya hukum yang lebih kuat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih, dan berintegritas.
Referensi
Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). Panduan Pencegahan Korupsi di Pemerintahan Desa. Jakarta: KPK.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
Rohman, A. (2020). Good Governance dan Transparansi Pemerintahan Desa: Kajian Implementatif. Jakarta: Rajawali Pers.
Soekanto, S. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: CV Rajawali.
Widjaja, H. (2019). Otonomi Desa dan Tata Kelola Pemerintahan Lokal di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
World Bank. (2018). Good Governance Practices in Local Government. Washington, DC: World Bank Group.
Unduhan
Dimensions
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2023 Heri Heriyanto, Padlillah Padlillah, Ujang Badru Jaman

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
















