Public Campaign Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
DOI:
https://doi.org/10.58812/jpws.v4i06.2235Kata Kunci:
Zona Integritas, WBK, WBBM, Pengadilan, Anti Korupsi, PTSP OnlineAbstrak
Artikel keterlibatan masyarakat ini melaporkan tentang desain, implementasi, dan dampak dari “Kampanye Publik Program Pengembangan Zona Integritas Pengadilan Negeri Sukabumi menuju Zona Bebas Korupsi (WBK) dan Zona Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).” Kampanye ini dilaksanakan pada 25 April 2024 di Pengadilan Negeri Sukabumi, menggabungkan sosialisasi hukum, pendidikan interaktif, dan demonstrasi langsung aplikasi PTSP Online baru Pengadilan Negeri Sukabumi. Dengan menempatkan kebijakan zona integritas dalam layanan peradilan sehari-hari, kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan publik terhadap korupsi dan meningkatkan literasi digital dalam pengajuan perkara perdata dan pidana. Pengamatan kualitatif, survei pasca-acara, dan wawancara semi-terstruktur singkat menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap norma anti-korupsi, pemahaman yang lebih baik tentang prosedur pengajuan perkara, dan rasa transparansi institusional yang lebih kuat. Temuan ini menyoroti pentingnya pendidikan hukum partisipatif dalam membangun peradilan yang bebas korupsi dan menunjukkan nilai tambah platform layanan publik digital dalam memperkuat budaya birokrasi yang bersih dan berorientasi pelayanan.
Referensi
Freire, P. (2018). Pendidikan Kaum Tertindas. Jakarta: LP3ES.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021). Peraturan MenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Indeks Perilaku Antikorupsi Indonesia 2023. Jakarta: KPK.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Thousand Oaks: Sage.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan MA Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Zona Integritas pada Badan Peradilan.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA. (2022). Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengadilan Tingkat Pertama.
Unduhan
Dimensions
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Rula Zalfaa Tsabita

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.