(untitled) (Jurnal Multidisiplin West Science, 2025)
Representasi politik perempuan merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi yang menjamin kesetaraan partisipasi seluruh warga negara. Meskipun secara normatif UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017, dan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 telah menjamin keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif, realitas di DPRD Kabupaten Jember periode 2024–2029 menunjukkan hasil yang belum memenuhi prinsip kesetaraan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi afirmasi gender dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Jember berdasarkan critical mass theory. Metode yang digunakan adalah konseptual-normatif dengan populasi seluruh anggota DPRD Jember sebanyak 50 orang dan sampel purposive pada 11 anggota perempuan. Data diperoleh melalui studi dokumen dari KPU dan DPRD Jember, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kritis dan komparatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun seluruh partai memenuhi ketentuan 30% calon perempuan, hanya 22% yang berhasil terpilih. Tidak ada perempuan menduduki posisi pimpinan DPRD, dan hanya satu yang menjadi ketua komisi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa afirmasi gender di tingkat lokal masih bersifat prosedural dan belum menghasilkan representasi substantif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara critical mass theory dan dasar hukum afirmasi gender di tingkat daerah. Implikasinya, afirmasi gender perlu diarahkan pada kebijakan berbasis hasil (result-based affirmative policy) untuk mewujudkan kesetaraan substantif sesuai amanat konstitusi.