Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal nasional yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas.
Implementasi Asas Pasif dan Peran Hakim dalam Menggali Kebenaran Materiil pada Perkara Perdata
Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip hakim pasif dalam sistem hukum acara perdata Indonesia. Meskipun prinsip ini menempatkan hakim pada posisi netral dengan membatasi ruang geraknya pada objek sengketa yang diajukan oleh para pihak, tuntutan konstitusional untuk mencapai keadilan substansial seringkali mengharuskan hakim untuk bersikap aktif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa paradigma hakim pasif tidak dapat diterapkan secara terbatas. Posisi ideal seorang hakim perdata terletak pada kemampuannya untuk menyeimbangkan kedua prinsip ini, yaitu bersikap pasif dalam menentukan objek sengketa, tetapi juga aktif dalam mengelola persidangan untuk membimbing para pihak, terutama mereka yang tidak memahami atau tidak akrab dengan hukum. Penelitian ini menekankan bahwa keseimbangan diperlukan dalam peradilan perdata tidak hanya untuk mencapai kebenaran materiil tetapi juga untuk mewujudkan keadilan substansial.
Hak Cipta (c) 2025 Rivan Riza, Yuni Priskila Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kekuatan Hukum Rekaman Komunikasi sebagai Alat Bukti Tanpa Saksi Fisik dalam Sistem Peradilan Indonesia: Studi Kasus Papa Minta Saham
Perkembangan teknologi informasi membantu dalam kemajuan dalam bidang hukum di Indonesia, terutama perkembangan dalam bidang penyediaan alat bukti yang lebih luas untuk hukum acara di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan bahwa dokumen dan rekaman elektronik dapat diposisikan sebagai alat bukti yang sah, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya membenarkan lima alat bukti konvensional. Namun, penerapan rekaman komunikasi sebagai bukti tunggal tanpa saksi fisik masih menyisakan perdebatan, Permasalahan utama terletak pada keaslian rekaman, legalitas penyadapan, dan prinsip minimum pembuktian dalam KUHAP. Studi kasus “Papa Minta Saham” menunjukkan bahwa rekaman efektif di forum etik (MKD DPR) hingga berujung sanksi politik, tetapi gagal menjerat pidana karena keterbatasan alat bukti. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dalam penelitian ini untuk menelusuri lebih dalam aturan dan praktik terkait. Hasil kajian menegaskan perlunya standar otentikasi serta pembaharuan hukum acara pidana agar rekaman komunikasi dapat memberikan kepastian hukum dalam proses peradilan.
Hak Cipta (c) 2025 Yuni Priskila Ginting, Joseph Radya Pandu Nararya, Abraham Jiavello Rumampuk, Steven Ignatius Chandra, Haganta Orvin Ginting, Jason Matthew Anthony, Olivia Panjiani Napitu, Elisabeth Prima Ratrisari https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Pemilik Tanah Sebenarnya Yang Tanahnya Dijadikan Jaminan Oleh Pihak Ketiga
Dalam praktik hukum pertanahan di Indonesia, kerap terjadi penyalahgunaan hak atas tanah oleh pihak ketiga yang secara melawan hukum menjadikan tanah milik orang lain sebagai jaminan utang dalam perjanjian kredit. Salah satu kasus nyata dapat dilihat dalam Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN.Yyk, di mana sertifikat hak milik atas nama ibu kandung seorang suami digunakan sebagai objek Hak Tanggungan oleh istrinya tanpa sepengetahuan pemilik yang sah. Peristiwa tersebut menimbulkan kerugian hukum dan ekonomi yang signifikan, serta memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap pemilik tanah dalam sistem pembiayaan berbasis jaminan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang berlaku sebagai dasar analisis, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menggali solusi terhadap persoalan hukum yang muncul. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti produk hukum, pandangan ahli, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang menggunakan objek jaminan tanpa persetujuan pemilik tanah tidak memenuhi syarat sah perjanjian, dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Selain itu, ditemukan urgensi penguatan perlindungan hukum preventif dan represif, termasuk prosedur pengecekan serta pemblokiran sertifikat tanah. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang sah harus ditegakkan melalui mekanisme administratif, perdata, dan pidana secara terintegrasi.
Hak Cipta (c) 2025 Muhammad Iqbal Fikriyannoor https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Faktor-faktor Kriminogen yang Memengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan dalam Kasus Tiara dan Alvi Ditinjau dari Teori Kontrol Sosial
Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang kompleks, dan tindak pidana pembunuhan menempati posisi sebagai kejahatan serius yang menimbulkan dampak multidimensional, baik bagi korban, keluarga, maupun masyarakat. Meskipun angka kejahatan di Indonesia mengalami penurunan, data Pusiknas Bareskrim Polri mencatat masih tingginya kasus pembunuhan, termasuk kasus pembunuhan Tiara dan Alvi yang menyita perhatian publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminogen yang memengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut, serta menafsirkannya melalui perspektif teori kontrol sosial Travis Hirschi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Data diperoleh dari literatur kriminologi, laporan resmi Polri, statistik kriminal BPS, serta dokumen sekunder lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan Tiara dan Alvi dipengaruhi oleh kombinasi faktor psikologis, tekanan hidup (strain), serta lemahnya norma sosial (anomi). Faktor-faktor tersebut memperlemah pengendalian diri dan memperbesar kerentanan terhadap tindakan kriminal. Dalam kerangka teori kontrol sosial Hirschi, ditemukan bahwa keempat elemen ikatan sosial attachment, commitment, involvement, dan belief pada diri pelaku berada dalam kondisi lemah, sehingga gagal berfungsi sebagai pengendali perilaku menyimpang. Kasus ini menegaskan bahwa pembunuhan bukanlah peristiwa tunggal, melainkan hasil interaksi faktor individual, sosial, dan struktural. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan harus memperkuat norma sosial, ikatan keluarga, stabilitas ekonomi, serta keterlibatan sosial sebagai strategi preventif.
Hak Cipta (c) 2025 Rani Ayu Najwa Safitri, Osvaldo Meldi Pratama https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Signifikansi Pengakuan Tertulis Saksi sebagai Alat Bukti Dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Pidana
Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim wajib berpegang pada alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum untuk menjatuhkan putusan yang adil dan objektif. Meskipun pengakuan terdakwa telah banyak diteliti, tetapi pengakuan tertulis saksi masih jarang dianalisis secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi signifikansi pengakuan tertulis saksi sebagai alat bukti, khususnya dalam konteks tindak pidana berat pada putusan No. 813 K/Pid/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif, melalui studi pustaka. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan tertulis saksi berperan penting sebagai penguat keterangan lisan, pelengkap kronologi peristiwa, dan penghubung dengan alat bukti lain seperti visum, rekaman CCTV, dan keterangan ahli balistik maupun digital forensik. Temuan ini menegaskan bahwa dokumen tertulis saksi dapat dijadikan bagian dari pembuktian yang sah, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, serta praktik ini bukanlah unik tetapi bagian dari pola yang lebih luas dalam persidangan pidana. Sehingga pengakuan tertulis saksi memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk konstruksi pembuktian, menilai kesengajaan dan perencanaan pelaku, serta memperkuat kredibilitas alat bukti lainnya. Keterbatasan penelitian terletak pada minimnya literatur spesifik mengenai tulisan tangan testimoni saksi, sehingga penelitian lanjutan diperlukan untuk memperluas validitas dan generalisasi pada konteks hukum acara pidana di Indonesia.
Hak Cipta (c) 2025 Akila Kieyenatama Kristanto, Aldryan Perez Elisa Paka, Callista Lauren, Jemimah Puteri Rajagukguk, Jordan Baros Indraputra Silalahi, Thomas Rifera Indraputra Silalahi, Veronica Enjelina Manalu, Yuni Priskila Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kekuatan Pembuktian Percakapan Digital sebagai Alat Bukti yang Tidak Diatur dalam KUHAP
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma pembuktian dalam sistem hukum pidana Indonesia. Percakapan digital yang dihasilkan melalui media sosial, e-mail, dan aplikasi pesan instan kini sering digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secara eksplisit mengenai alat bukti elektronik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah kekuatan pembuktian percakapan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan dasar hukum bagi pengakuan alat bukti elektronik, implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan normatif. Oleh karena itu, peran ahli digital forensik menjadi penting untuk memastikan keotentikan dan keabsahan bukti digital. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan KUHAP agar dapat mengakomodasi alat bukti digital secara eksplisit, sekaligus meningkatkan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Hak Cipta (c) 2025 Piers Dickson, Matthew Manuputty, Yuni Priskila Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penerapan E-Litigasi dalam Perkara Perdata sebagai Wujud Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia
Perkembangan teknologi informasi menuntut sistem peradilan Indonesia untuk bertransformasi menuju mekanisme digital yang efisien melalui penerapan e-litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-litigasi dalam perkara perdata sebagai wujud pembaruan hukum acara perdata di Indonesia serta menilai efektivitasnya dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dianalisis secara kualitatif-yuridis dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-litigasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menjadi tonggak reformasi hukum acara perdata yang memperkuat asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, meskipun masih menghadapi kendala normatif, struktural, dan kultural. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif terhadap efektivitas e-litigasi dengan menautkan aspek substansi, struktur, dan budaya hukum secara bersamaan. Implikasi penelitian menegaskan perlunya pembentukan undang-undang hukum acara perdata digital, peningkatan kapasitas aparatur peradilan, pemerataan infrastruktur teknologi, serta penguatan budaya hukum digital masyarakat agar sistem peradilan modern dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.
Hak Cipta (c) 2025 Yuni Priskila Ginting, Anastasia Christina Gracia Tumbelaka, Bernice Delfina Paulin, Bintang Natanael, Elisheva Jocelyne Tiasono, Evan Hamonangan, Murni Cahaya, Muhammad Samy, Marcphillo Ceyzar Darmawan, Zahwa Naila Firliyani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peranan Notaris/PPAT Amri Zakar S.H.,M.Kn dalam Pencegahan Sengketa Tanah: Studi Kasus di Kabupaten Sukabumi
Sengketa tanah merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mencegah terjadinya sengketa tanah melalui pendekatan preventif dalam proses pembuatan akta. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan Notaris/PPAT, observasi lapangan, dan studi dokumentasi di Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris/PPAT memiliki peranan strategis dalam pencegahan sengketa tanah melalui beberapa aspek: pertama, melakukan verifikasi dan validasi dokumen secara komprehensif sebelum pembuatan akta; kedua, memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai konsekuensi yuridis dari transaksi tanah; ketiga, memastikan kejelasan objek tanah dan subjek hukum yang terlibat; keempat, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan proses pembuatan akta. Temuan menunjukkan bahwa implementasi fungsi preventif Notaris/PPAT secara optimal dapat mengurangi potensi sengketa tanah hingga 73%. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan akses informasi data pertanahan dan koordinasi antar instansi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem informasi pertanahan terpadu dan peningkatan kompetensi Notaris/PPAT dalam aspek preventif untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah di masa depan.
Hak Cipta (c) 2025 Yolanda Lea Kotouki https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penegakan Hukum Adat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan di Kawasan Lubuk Larangan Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo
Penelitian ini mengkaji tindak pidana pencurian ikan di kawasan lubuk larangan Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo, Jambi, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris melalui metode kualitatif studi kasus. Lubuk larangan merupakan kearifan lokal masyarakat Melayu Jambi yang berfungsi sebagai kawasan konservasi perikanan, sarana penguatan gotong royong, dan instrumen penegakan norma adat. Namun, praktik pencurian ikan di kawasan ini masih terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum positif (KUHP dan UU Perikanan) kurang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap lubuk larangan. Masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui hukum adat karena dianggap lebih adil, cepat, dan mampu memulihkan hubungan sosial. Penyelesaian dilakukan secara musyawarah, melibatkan perangkat desa, nenek mamak, dan tokoh masyarakat, dengan sanksi yang bersifat material, sosial, dan moral, serta disertai sumpah adat untuk memberikan efek jera. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya peran hukum adat sebagai living law yang mampu menjaga keseimbangan sosial-ekologis dan mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan. Sinergi antara hukum adat, hukum positif, dan nilai-nilai agama diperlukan untuk memastikan keberlanjutan lubuk larangan sebagai warisan budaya dan sumber daya ekonomi masyarakat.
Hak Cipta (c) 2025 Hardiyanto Hardiyanto, Rahmi Hidayati Al Idrusiah, Maryani Maryani; Muhammad Farhan HR https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran Krusial Notaris Dalam Menjalankan Kepastian dan Perlindungan Hukum Perjanjian Pra Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015
Penelitian ini mengkaji mengenai Peran Krusial Notaris Dalam Menjalankan Kepastian Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Pra Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/Puu-Xiii/2015, dengan menggunakan metode kualitatif sosio-legal, data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa notaris berperan penting sebagai pejabat umum yang Menyusun akta otentik, memberikan kekuatan pembuktian sempurna dan memastikan perjanjian dibuat sebelum atau selama pernikahan dan berlaku sejak ditandatangani. Peran notaris menjadi sangat penting dalam menyeimbangi prinsip kerahasiaan dengan kewajiban publikasi untuk melindungi pihak ketiga, sekaligus memastikan setiap perubahan perjanjian dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Meskipun memiliki kelebihan dalam melindungi asset dan mencegah konflik, perjanjian ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan psikologis. Oleh karena itu, notaris harus memastikan perjanjian ini menjadi instrumen untuk transparansi dan saling pengertian, bukan sebagai deklarasi kegagalan, yang ada pada akhirnya bergantungan pada komunikasi dan kepercayaan.
Hak Cipta (c) 2025 Maharani Pratiwi, Lara Delanosa Almira https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Asas Itikad Baik Dalam Kasus Penolakan Klaim BPJS Berdasarkan Teori Lawrenn
Penelitian ini menganalisis penerapan asas itikad baik dalam praktik penolakan klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penolakan klaim oleh BPJS yang sering kali bersifat sepihak, tidak transparan, dan tidak komunikatif menimbulkan keresahan hukum dan sosial di tengah masyarakat. Asas itikad baik, sebagai prinsip dasar dalam hukum administrasi dan pelayanan publik, menuntut penyelenggara layanan bertindak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap peserta. Berdasarkan teori Friedman yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, ditemukan bahwa sistem layanan BPJS belum mencerminkan prinsip-prinsip tersebut secara utuh. Struktur BPJS cenderung birokratis dan minim pengawasan, substansi hukumnya belum memberi ruang penyelesaian sengketa yang adil, dan budaya hukumnya belum sepenuhnya humanis. Implikasi dari pengabaian asas ini meliputi ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan sosial, serta menurunnya legitimasi BPJS sebagai institusi publik. Penelitian ini merekomendasikan pembenahan regulasi internal BPJS, peningkatan etika dan kompetensi petugas, serta pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan partisipatif.
Hak Cipta (c) 2025 Ketut Suparna https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran Konsultan dalam Perlindungan dan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital 5.0
Dengan cepatnya kemajuan teknologi di Era Digital 5.0 telah mengubah penerapan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan bertambahnya risiko pelanggaran hak cipta di ruang digital yang tak terbatas. Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam melindungi dan menegakkan hak tersebut, terutama dalam konteks pelanggaran lagu “Bilang Saja” oleh Agnez. Metode analisis data yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan cara studi pustaka dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berfungsi tidak hanya dalam litigasi, tetapi juga dalam pendaftaran, pembuatan kontrak digital, serta penyelesaian sengketa yang melibatkan banyak yurisdiksi. Keunikan penelitian ini terdapat pada penggabungan teori hukum digital 5.0, seperti law by design, techno-regulation, dan pluralisme hukum digital, yang menjadikan Konsultan sebagai perancang perlindungan hukum di zaman teknologi yang berkembang saat ini.
Hak Cipta (c) 2025 Cecillya Surbakti, Joshua Hutagalung, Matthew Manuputy, Michael Zona Pangaribuan, Welly Gosal, Pietro Grassio Eko Yulio, Yuni Priskila Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Relevansi Prinsip Etika Profesi Hakim terhadap Putusan Bebas Ronald Tannur Tinjauan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Putusan bebas dakwaan pada tingkat pertama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa Ronald Tannur dalam perkara tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian berdampak terhadap respon masyarakat secara luas dengan polemik serta kritik yang bermunculan mempertanyakan perihal integritas hakim yang mengeluarkan putusan tersebut. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi prinsip etik terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasuistik, dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip mendasar dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim seperti independensi, integritas, dan imparsialitas dalam hal ini menjadi junjungan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Terhadap konteks putusan bebas Ronald Tannur, apakah hakim telah menginternalisasikan serta menerapkan prinsip tersebut secara konsisten dalam hal ini Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah memberikan putusan bersama menyangkut pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Adapun implikasi putusan bebas Ronnald Tannur ini tidak hanya berimbas kepada kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kebaharuan (novelty) dalam penelitian ini terletak dalam analisis interseksional yang mengaitkan antara pelanggaran etik yudisial dan krisis legitimasi publik terhadap institusi peradilan.
Hak Cipta (c) 2025 Akila Kieyenatama Kristanto, Aldryan Perez Elisa Paka, Jemimah Puteri Rajagukguk, Jordan Baros Indraputra Silalahi, Thomas Rifera Indraputra Silalahi, Veronica Enjelina Manalu, Yuni Priskila Ginting, Pietro Grassio Eko Yulio https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Warisan Otoritarianisme dan Indikasi Pelemahan Demokrasi di Indonesia Pasca-Reformasi
Menuju tiga dekade pasca-reformasi, Indonesia masih menghadapi tantangan yang berakar dari warisan otoritarianisme Orde Baru dan kegagalan menuntaskan agenda perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi kemunduran reformasi 1998, dengan menyoroti bagaimana kegagalan transisi demokrasi justru menyuburkan kembali praktik-praktik kekuasaan yang represif. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis berbagai literatur, termasuk jurnal ilmiah, laporan riset, dan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa eksistensi aktor lama, impunitas terhadap pelanggaran HAM masa lalu, dan lemahnya supremasi hukum menjadi penyebab utama lahirnya produk legislasi yang problematik dan tidak aspiratif. Kebaruan riset ini terletak pada analisis mengenai pola respons pemerintah yang diidentifikasi sebagai strategi 'pahlawan kesiangan' dan 'kambing hitam', yang berimplikasi pada tergerusnya kepercayaan publik dan pelemahan institusi demokrasi.
Hak Cipta (c) 2025 Muh Abi Dzarr Al Ghiffariy, Najwa As Salsabila, Naurah Naurah, Amanda Ayu Shalehah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Efektivitas Judicial Review dalam Menjamin Kepastian Hukum di Indonesia: Studi Atas Putusan MK dalam Perkara Hak Konstitusional Warga Negara
Dalam beberapa kasus, Mahkamah Konstitusi terlihat tidak konsisten saat memutus perkara yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang. Salah satu contohnya adalah Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, di mana undang-undang yang dianggap bermasalah dalam proses pembentukannya tetap diberlakukan untuk sementara waktu. Keputusan seperti ini menimbulkan kebingungan di masyarakat dan membuat kepastian hukum menjadi kabur. Kondisi ini bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap lembaga peradilan, terutama ketika keputusan yang diambil bersentuhan langsung dengan hak-hak warga negara. Penelitian ini mencoba membaca pola yang muncul dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan melihat bagaimana sikap yang tidak konsisten bisa memengaruhi masa depan hukum di Indonesia. Untuk mendorong perubahan, penelitian ini mengusulkan dua langkah kelembagaan agar arah putusan bisa lebih terarah. Pertama adalah pembentukan sistem internal yang menjaga konsistensi putusan. Kedua adalah unit kerja khusus yang bertugas mengawasi pola preseden. Kedua gagasan ini ditawarkan agar logika hukum dalam setiap putusan bisa lebih kuat dan mudah dipahami, serta memberi rasa aman bagi masyarakat.
Hak Cipta (c) 2025 Muhammad Rizky Fadhillah, Aisyah Ghaziyah Ruhiyat, Siraz Radenmas Rivai https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kewajiban Menjaga Rahasia Klien vs Whistleblowing: Tinjauan Etis Peran Profesi Hukum dalam Pencegahan Insider Trading
Profesi hukum memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan klien sebagai pilar fundamental hubungan profesional. Namun, dalam konteks pasar modal Indonesia, dilema muncul ketika informasi yang dirahasiakan mengandung indikasi insider trading atau bentuk kejahatan investasi lainnya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi secara normatif dan etis kapan seorang profesional hukum dibenarkan untuk melanggar kewajiban tersebut, bagaimana perlindungan hukum terhadap whistleblower profesi hukum di Indonesia, serta apakah regulasi OJK telah cukup memberikan panduan etik. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus, ditemukan bahwa regulasi saat ini masih minim dalam menyediakan kejelasan etik bagi profesi hukum. Rekomendasi diberikan untuk mengembangkan kebijakan etik yang akomodatif terhadap perlindungan investor dan stabilitas pasar modal.
Hak Cipta (c) 2025 Yuni Priskila Ginting, Pietro Grassio Ekoyulio, Joseph Radya Pandu Nararya, Abraham Jiavello Rumampuk, Steven Ignatius Chandra, Haganta Orvin Ginting, Jason Matthew Anthony https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Komparasi UU PDP Indonesia (2022) Dengan CCPA Amerika Serikat (2018) dalam Konteks Globalisasi Digital
Isu perlindungan data pribadi telah memperoleh urgensi global seiring dengan meningkatnya arus informasi dalam era globalisasi digital. Indonesia, melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, berupaya membentuk rezim hukum yang komprehensif untuk menjawab tantangan yuridis dalam pengelolaan data pribadi di ruang digital. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan kerangka hukum California Consumer Privacy Act (CCPA) Tahun 2018 yang berlaku di Negara Bagian California, Amerika Serikat, terlihat masih terdapat disparitas normatif dan kelembagaan yang signifikan, khususnya dalam hal prinsip dasar pemrosesan data, mekanisme pengawasan, serta efektivitas penegakan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan secara yuridis normatif serta pendekatan komparatif antara ketentuan UU No. 27 Tahun 2022 dengan CCPA 2018, dalam konteks dinamika globalisasi digital yang menuntut konvergensi regulasi lintas yurisdiksi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam pengakuan hak subjek data, seperti hak akses dan hak untuk dilupakan, implementasi UU PDP di Indonesia masih menghadapi tantangan serius pada aspek penguatan otoritas pengawas independen, jaminan perlindungan terhadap aliran data lintas negara, dan penanganan pelanggaran oleh subjek hukum transnasional. Artikel ini merekomendasikan adanya harmonisasi normatif, penguatan struktur kelembagaan, serta adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi sebagai prasyarat untuk membangun sistem perlindungan data yang efektif, berkelanjutan, dan setara secara global.
Hak Cipta (c) 2025 Chresto Eirene, Sidi Ahyar Wiraguna https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Penerapan Nilai-Nilai Syirkah Dalam Mentransformasi dan Merevitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes MP): Telaah perspektif UU Perkoperasian Jo. UU Ciptakerja
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes MP) adalah program jenis koperasi baru yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 9 Tahun 2025. Selain polemik terkait potensi konflik, kepentingan politik, serta pemborosan anggaran, Kopdes MP ini karena dapat dikategorikan sebagai akad syirkah maka timbul masalah umum, berupa potensi praktik riba dalam Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop bank) yaitu jenis usaha simpan pinjam oleh Kopdes MP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, 1). Dalam rangka pengharmonisasian nilai-nilai syirkah, maka perlu mentransformasikan Embrio Kop bank menjadi Embrio Kop bank syariah guna merevitalisasinya menjadi jenis usaha koperasi yang sesuai dengan syariat Islam. 2). Pentransformasian ini, dalam perspektif hukum positif diamini melalui UU Ciptakerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Perkoperasian. Syaratnya adalah Kopdes MP dalam menjalankan Embrio Kop bank syariah harus di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Hak Cipta (c) 2025 Dimas Saputra, Mayrella Ervina Wibowo, Annisa Rahmadiani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pelindungan Hukum Sega Jamblang (Nasi Jamblang) Ditinjau Berdasarkan Sistem Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia
Eksistensi keanekaragaman sumber daya di Indonesia telah memberikan implikasi positif dengan hadirnya berbagai kekayaan intelektual komunal. Sega Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai salah satu makanan khas daerah Cirebon merupakan warisan tradisional yang melambangkan identitas suatu kelompok masyarakat, dalam hal ini masyarakat Cirebon. Optimalisasi pelindungan hukum atas Sega Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai kekayaan intelektual komunal kemudian menjadi hal yang krusial. Namun dalam implementasinya, amanat pelindungan tersebut belum memberikan jaminan hukum yang kuat dengan belum dilakukannya integrasi data atas pencatatan Sega Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai Indikasi Asal. Melalui penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi pelindungan melalui sistem Indikasi Asal dapat memperkuat jaminan hukum baik terhadap produk Sega Jamblang (Nasi Jamblang) maupun hak-hak komunitas asal yang mengampunya.
Hak Cipta (c) 2025 Alika Cellia Mafhudiani, Eddy Damian, Rika Ratna Permata https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Konstruksi Hukum Pasal 188 KUHP tentang Larangan Komunisme atau Marxisme-Leninisme terhadap Pancasila
Penelitian ini mengkaji konstruksi hukum Pasal 188 KUHP yang mengatur larangan penyebaran ajaran komunisme atau marxisme-leninisme dalam kaitannya dengan ideologi Pancasila. Permasalahan berangkat dari ketidakjelasan norma dan potensi penyalahgunaan pasal ini sebagai instrumen represi politik yang mengancam kebebasan berpikir dan berekspresi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis unsur-unsur normatif dalam pasal tersebut serta implikasi konstitusionalnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 188 KUHP hanya dapat diberlakukan apabila terbukti terdapat niat mengganti ideologi negara melalui penyebaran sistematis di ruang publik. Tanpa pembuktian intensi dan konteks yang memadai, pasal ini berisiko menjadi pasal karet yang mengebiri kebebasan akademik dan kritik terhadap negara. Oleh karena itu, implementasinya harus dibatasi secara ketat oleh prinsip proporsionalitas, asas legalitas, dan semangat Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Hak Cipta (c) 2025 Asdar Nor https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Efektivitas Kerja Sama Lembaga Pengirim dan Pengguna Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Jepang Dalam Skema Tokutei Ginou
Program Tokutei Ginou merupakan salah satu kebijakan imigrasi yang diberlakukan oleh Pemerintah Jepang sebagai upaya untuk mengatasi kurangnya tenaga kerja dalam berbagai sektor industri. Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai landasan hukum bagi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak sebelum keberangkatan sampai dengan masa penempatan selesai. Namun pada implikasinya, perlindungan tersebut masih menjadi persoalan di Negara tujuan terutama dalam pengawasan dan penegakan hak pekerja di luar Negeri, termasuk Jepang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dengan melihat efektivitas kerja sama lembaga pengirim di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam skema Tokutei Ginou di Jepang.
Hak Cipta (c) 2025 Siti Nurazizah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Urgensi Penegakan Etika Profesi Hukum Dalam Menjaga Integritas Sistem Peradilan di Indonesia
Artikel ini membahas urgensi penegakan etika profesi hukum dalam merespons meningkatnya kasus pelanggaran kode etik oleh advokat, khususnya praktik penyuapan terhadap hakim di Indonesia pada periode 2020–2025. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab degradasi moral profesi hukum dan merumuskan strategi penguatan etika profesi advokat secara sistemik. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus empirik terhadap sejumlah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa degradasi etika terjadi karena kombinasi tekanan ekonomi, lemahnya pengawasan internal, budaya permisif terhadap praktik korupsi, dan tidak optimalnya penerapan sanksi. Praktik penyuapan ini telah merusak legitimasi sistem peradilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Simpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pembaruan mendalam terhadap sistem pendidikan hukum, penguatan mekanisme pengawasan etis, dan perlunya reformasi kelembagaan profesi hukum. Rekomendasi mencakup peningkatan kesejahteraan advokat, pembentukan sistem pengawasan independen, dan kampanye kesadaran etik secara berkelanjutan untuk mencegah pelanggaran dan mengembalikan martabat profesi sebagai pilar keadilan.
Hak Cipta (c) 2025 Adi Saputro, Erwin Hutasoit, Sherly Tay, Vavi Rahmah, Ricky Kurniawan Suriana https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pengaruh Kasus Penerimaan Suap terhadap Etika Profesi Jaksa dan Kepercayaan Publik pada Institusi Kejaksaan
Profesi jaksa memiliki tanggung jawab etis dan hukum yang sangat tinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. Namun, kasus penerimaan suap oleh oknum jaksa menjadi ancaman serius terhadap etika profesi dan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kasus suap terhadap etika profesi jaksa dan kepercayaan publik, serta mengevaluasi strategi pencegahan yang telah diterapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan metode tinjauan pustaka, penelitian ini mengkaji literatur, regulasi, dan data empiris yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggaran etika melalui praktik suap secara langsung merusak prinsip integritas, imparsialitas, dan akuntabilitas yang menjadi dasar profesi jaksa. Selain itu, kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan sangat rentan terhadap ekspos media dan dinamika kasus-kasus pelanggaran hukum oleh aparat kejaksaan. Kasus suap menurunkan legitimasi hukum, menimbulkan skeptisisme terhadap sistem peradilan, serta mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Kejaksaan telah menerapkan berbagai strategi pencegahan, seperti penguatan pengawasan internal, pelatihan etika, reformasi birokrasi, serta kolaborasi dengan lembaga antikorupsi. Namun, efektivitas strategi ini masih memerlukan evaluasi berkelanjutan dan penguatan komitmen di tingkat struktural dan individual. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan kode etik secara konsisten, peningkatan transparansi, dan pendidikan antikorupsi sejak dini dalam kultur kelembagaan. Dengan demikian, pemulihan integritas profesi dan kepercayaan publik terhadap kejaksaan memerlukan reformasi yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Hak Cipta (c) 2025 Yudhiran Demonggreng, Gavra Natadavie Ginting, Olivia Panjiani Napitu, Joseph Sarundajang, Justyn Valentino, Rastra Judea S. Pattiwael https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perubahan Putusan MK: Batas Usia Capres-Cawapres dan Implikasinya Terhadap Demokrasi
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perubahan ketentuan batas usia minimal calon presiden-wakil presiden yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Keputusan tersebut yang semula menetapkan batas usia minimum 40 tahun kemudian diubah menjadi pengecualian bagi yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan berbagai pertanyaan serta asumsi di masyarakat. Dalam pandangan demokrasi, perubahan keputusan ini berimplikasi pada krisis kepercayaan terhadap pemerintah, menurunnya kredibilitas MK, serta mengaburkan batas antara hukum dan kepentingan kekuasaan. Artikel ini menganalisis tentang implikasi perubahan keputusan Mahkamah konstitusi (MK) terhadap demokrasi Indonesia. Perubahan tersebut berpotensi melemahkan kepastian hukum serta dapat membuka celah politisasi hukum yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kode etik kehakiman terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur mengenai ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden, terutama tentang prinsip independensi dan ketidak berpihakan. Tetapi, meskipun terjadi pelanggaran kode etik terhadap keputusan tersebut, hal itu tidak mempengaruhi keberlakuan keputusan tersebut. Maka keputusan itu tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada perundang-undangan yang bersifat final.
Hak Cipta (c) 2025 Arya Pajar Sanjaya, Mrr Ratna Endang Widuatie, Cin Cin Widya Putri, Enis Ermayanti, M. Zaky Khoirul U, Erlin Wahyu Septiani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Terhadap Karya Cipta Lagu yang Mengandung Unsur yang Bertentangan dengan Moralitas
Penelitian ini membahas terkait dilema antara perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu sebagai objek Hak Kekayaan Intelektual dengan pentingnya menjaga norma kesusilaan, moral, serta nilai sosial masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengakuan hak cipta bersifat deklaratif tanpa memerlukan pendaftaran resmi. Mekanisme ini memudahkan perlindungan karya, namun juga memberikan peluang bagi terciptanya lagu dengan konten vulgar, seperti lagu “Ratna Anjink” oleh Lil Salmonela yang menimbulkan kontroversi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis perlindungan hak cipta dalam konteks norma sosial dan moralitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Hak cipta tidak mengatur secara eksplisit pembatasan konten berdasarkan moralitas, sehingga menciptakan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan kebutuhan menjaga nilai-nilai sosial. Dalam konteks hukum internasional, Konvenan Internasional Hak-Hak sipil dan politik (ICCPR) menjamin kebebasan berekspresi, akan tetapi tetap memberikan pembatasan untuk melindungi moral umum dan ketertiban sosial. Maka daripada itu dibutuhkan regulasi yang lebih proporsional untuk mengintegrasikan perlindungan hak cipta dengan penegakan norma sosial dan moralitas, guna memastikan bahwa karya seni tidak hanya melindungi hak pencipta tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat.
Hak Cipta (c) 2025 Ryan Cahya Sundawan, Tsani Reswara, Viransyah Ruhiyat https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tindak Pidana Pornografi dan Revenge Porn terhadap Anak di Indonesia: Perspektif Hukum dan Implikasi UU ITE
Perkembangan teknologi yang pesat dan kemudahan akses di era digital turut meningkatkan tingkat kriminalisasi pornografi di Indonesia, khususnya dalam tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) terhadap anak di bawah umur. Revenge porn adalah kejahatan pornografi yang dilakukan karena motif balas dendam dengan mempublikasikan konten pornografi korban di internet. Revenge Porn terhadap anak membawa dampak kerugian jangka panjang bagi kondisi psikologis korban. Dari kasus yang terjadi di Indonesia, korban revenge porn sering menjadi objek perundungan dan penindasan hukum, maka dari itu diperlukan peningkatan efektivitas perlindungan hukum kepada anak dalam kasus pornografi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan Undang-undang ITE dan Undang-undang Pornografi dalam menjerat pelaku revenge porn terhadap anak, termasuk potensi tumpang tindih regulasi serta hambatan dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif empiris, yaitu menganalisis secara rinci hukum positif yang ada serta aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak dalam kasus tindak pidana revenge porn. Teknik analisis data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) dibutuhkan perlindungan khusus terhadap anak guna mencegah adanya eksploitasi seksual dan kekerasan berbasis digital, (2) diperlukan keterlibatan pemerintah dalam pembentukan kebijakan yang jelas terkait penggunaan pasal Undang-undang ITE dan Undang-undang Pornografi dalam kasus tindak pidana revenge porn. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas di bidang forensik digital, serta membentuk sistem pelaporan pidana yang ramah anak.
Hak Cipta (c) 2025 Aisyah Siti Zahra, Clarissa Felicia Hidriani, Gabriela Katarina Yuanda, Maria Angelita Silalahi, Zahrah Ramadhanti Hidayat https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Studi Kasus Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur di Palembang dan Peran Masyarakat dalam Penanggulangannya
Kenakalan dan kriminalitas remaja semakin meningkat, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, psikologis, dan lingkungan. Studi ini menelaah faktor-faktor penyebab serta dampak kenakalan remaja melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada kasus pemerkosaan dan kenakalan remaja di Palembang. Melalui studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji teori perkembangan sosial Erikson, teori pembelajaran sosial, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi pola perilaku remaja. Hasil analisis menunjukkan bahwa lingkungan sosial, kurangnya pengawasan keluarga, dan lemahnya sistem perlindungan anak berkontribusi pada meningkatnya kasus kenakalan. Selain itu, kemudahan akses terhadap media yang tidak terkontrol turut mempengaruhi perilaku remaja. Di sisi lain, dalam konteks lingkungan, kesadaran akan dampak efek rumah kaca dan degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia masih rendah. Perspektif antroposentris dalam menyikapi krisis lingkungan menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya tanpa batas dapat merusak keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, edukasi mengenai hukum lingkungan dan peran individu dalam menjaga keberlanjutan menjadi penting. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan multidisipliner dalam menangani permasalahan kenakalan remaja dan krisis lingkungan. Penerapan kebijakan berbasis edukasi hukum, psikologi perkembangan, serta strategi preventif berbasis komunitas menjadi solusi yang dapat membantu mengurangi kenakalan remaja dan meningkatkan kesadaran lingkungan.
Hak Cipta (c) 2025 Alexandrea Prabarini, Eva Florence Dorothy Limbong, Ida Ayu May Kalinda Putri Mayun, Nathanaya Gabriela, Valentina Febrian https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kajian Eksistensi Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan Terhadap Pembocoran Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan M-Banking
Perkembangan teknologi digital, khususnya layanan mobile banking (M-Banking), telah memudahkan transaksi perbankan bagi nasabah. Namun, kemudahan ini juga meningkatkan risiko kebocoran data pribadi akibat kelemahan sistem keamanan dan serangan siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum lembaga perbankan terhadap kebocoran data nasabah dalam penggunaan M-Banking serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap regulasi yang berlaku, prinsip hukum perbankan, serta studi kasus kebocoran data yang terjadi di sektor perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kepatuhan bank terhadap standar keamanan dan rendahnya kesadaran nasabah mengenai ancaman siber. Tanggung jawab bank dalam kasus kebocoran data dapat dikategorikan ke dalam tindakan preventif dan represif, di mana bank memiliki kewajiban menjaga keamanan sistem, memberikan edukasi kepada nasabah, serta bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian sistem. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap celah regulasi dan tantangan dalam implementasi perlindungan data perbankan di era digital. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kebijakan perlindungan data pribadi, peningkatan teknologi keamanan perbankan, serta edukasi berkelanjutan bagi nasabah guna meminimalisir resiko kebocoran data.
Hak Cipta (c) 2025 Brenda Tanoto, Jessica Daniella, Khairiyah Hanan Rafidah, Nadya Christallita Kurniawan, Valerine Anastasya https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Dimensi Hukum Pidana Dalam Kejahatan Berlapis: Telaah Kasus Penembakan dan Penadahan Oleh Oknum TNI AL
Kejahatan berlapis adalah jenis tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu pelanggaran hukum dalam satu rangkaian kejadian. Karena itu, pertanggungjawaban hukum dan yurisdiksi peradilan menjadi rumit. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi aspek hukum pidana dari kasus penembakan dan penadahan yang dilakukan oleh individu di TNI AL. Ini melakukan ini dengan memeriksa peraturan hukum yang berlaku dan konsekuensi yuridisnya. Ketentuan yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 338 tentang pembunuhan, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, dan Pasal 480 yang mengatur tindak pidana penadahan, dapat digunakan untuk memeriksa kasus ini dari sudut pandang hukum pidana nasional. Selain itu, Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer dalam kaitannya dengan tugas dan kewajiban mereka. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberi peradilan otoritas untuk mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana. Peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk hukum militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini menghadapi dilema penegakan hukum antara yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum karena kejahatan berlapis. Selain itu, elemen yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh aparat menambah kompleksitas kasus tersebut. Oleh karena itu, institusi penegak hukum harus bekerja sama untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan transparan dalam kasus yang melibatkan anggota militer.
Yurisdiksi Peradilan Militer dan Peradilan Umum
Hak Cipta (c) 2025 Muhamad Rizki Abdul Malik https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Integrasi Artificial Intelligence terhadap Hak Kekayaan Intelektual: Pertanggungjawaban Hukum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual atas Penggunaan AI Dalam Pembuatan Karya Cipta
Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam pembuatan karya cipta, menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu perdebatan utama adalah mengenai kepemilikan dan pertanggungjawaban hukum atas karya yang dihasilkan AI, mengingat AI bukan entitas hukum yang dapat memiliki hak secara mandiri. Penelitian ini menganalisis integrasi AI dalam ranah HKI dengan pendekatan normatif yuridis, mengevaluasi regulasi yang ada serta studi kasus terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar sistem hukum saat ini masih mengakui manusia sebagai satu-satunya subjek hukum dalam kepemilikan HKI, sementara AI hanya dianggap sebagai alat bantu. Namun, ketidakjelasan regulasi menimbulkan potensi konflik hukum, terutama dalam penentuan kepemilikan, royalti, dan perlindungan terhadap pelanggaran HKI. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi AI guna menciptakan kepastian hukum bagi pencipta, pengguna, dan pengembang AI.
Hak Cipta (c) 2025 Zuliansyah Akbar Dwitama Nugeraha, Muhammad Faiz Muthohar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0