Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal nasional yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas.
Dilema Keadilan Transisional: Antara Rekonsiliasi Non-Yudisial dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia
Pembatalan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 menciptakan kekosongan norma yang berkepanjangan dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu di Indonesia. Kekosongan tersebut memunculkan dilema mendasar antara dua paradigma yang kerap dipertentangkan secara dikotomis, yaitu rekonsiliasi non-yudisial yang mengutamakan pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban, serta pertanggungjawaban pidana yang menuntut penegakan akuntabilitas pelaku melalui pengadilan HAM ad hoc berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Penelitian ini bertujuan menganalisis dilema keadilan transisional tersebut dan merumuskan kerangka penyelesaian yang mengintegrasikan kedua pendekatan tanpa mengorbankan hak korban atas keadilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan rekonsiliasi non-yudisial sebagaimana ditempuh melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 berpotensi menimbulkan impunitas struktural apabila tidak disertai mekanisme akuntabilitas yang jelas, sementara jalur pertanggungjawaban pidana semata menghadapi kendala retroaktivitas dan keterbatasan kelembagaan. Penelitian ini menawarkan kerangka Utilitarianisme Konstruktif sebagai landasan filosofis bagi model rekonsiliasi bersyarat, yang menempatkan pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban sebagai syarat pendahuluan bagi penundaan, bukan penghapusan, pertanggungjawaban pidana. Kebaruan penelitian terletak pada sintesis normatif yang mengatasi dikotomi retributif-restoratif melalui rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berbasis asas retroaktif terbatas dan lex specialis.
Hak Cipta (c) 2026 I Dewa Gede Ngurah Sena Agung, Ni Nyoman Putri Purnama Santhi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Ditinjau dari Prinsip Kesetaraan Gender
Partisipasi politik perempuan dalam pemilihan legislatif merupakan komponen fundamental dari tata pemerintahan demokratis dan manifestasi praktis dari prinsip kesetaraan gender. Meskipun hak-hak politik yang setara telah diakui secara luas dalam kerangka hukum konstitusional dan internasional, perempuan terus menghadapi berbagai hambatan struktural, budaya, ekonomi, dan kelembagaan yang membatasi representasi mereka dalam badan legislatif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi politik perempuan dalam pemilihan legislatif dari perspektif prinsip kesetaraan gender melalui pendekatan hukum normatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan konstitusional, hukum pemilu, instrumen hak asasi manusia internasional, doktrin hukum, dan literatur ilmiah mengenai hak-hak politik dan kesetaraan gender. Temuan menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan gender mencakup dimensi formal dan substantif. Sementara kesetaraan formal menjamin hak-hak politik yang sama bagi perempuan dan laki-laki, kesetaraan substantif membutuhkan penerapan langkah-langkah yang mampu mengatasi kerugian historis dan ketidaksetaraan struktural. Studi ini lebih lanjut menemukan bahwa kebijakan tindakan afirmatif, termasuk kuota gender, merupakan mekanisme hukum yang sah untuk mempromosikan representasi perempuan dan konsisten dengan standar hak asasi manusia internasional, khususnya Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Namun, efektivitas langkah-langkah tersebut masih dipengaruhi oleh komitmen partai politik, mekanisme penegakan hukum, dan sikap sosial budaya yang berlaku terhadap kepemimpinan perempuan. Studi ini menyimpulkan bahwa pencapaian partisipasi politik perempuan yang bermakna tidak hanya membutuhkan jaminan hukum formal, tetapi juga langkah-langkah hukum dan kelembagaan komprehensif yang mendukung kesetaraan gender substantif dalam pemilihan legislatif. Penguatan langkah-langkah ini sangat penting untuk meningkatkan legitimasi demokrasi, tata kelola perwakilan, dan keadilan sosial.
Hak Cipta (c) 2026 Hayu Lusianawati, Rival Pahrijal, Rani Eka Arini https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kriminalisasi Kritik Publik di Media Sosial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024
Perkembangan media sosial telah secara fundamental mengubah dinamika komunikasi publik, memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam wacana demokrasi melalui kritik terhadap kebijakan pemerintah dan pejabat publik. Namun, perkembangan ini juga telah mengintensifkan perdebatan hukum mengenai kriminalisasi kritik publik, khususnya di bawah UU ITE (UU Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik) Indonesia, yang sering dikritik karena ketentuan-ketentuannya yang luas dan ambigu tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Studi ini meneliti implikasi Putusan Mahkamah Konstitusional No. 105/PUU-XXII/2024 dalam mengatasi ketegangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab pidana dalam kasus kritik publik di media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis peraturan perundang-undangan, ketentuan konstitusi, dan doktrin hukum yang relevan, serta penalaran yudisial dari Mahkamah Konstitusional. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah memperkuat perlindungan konstitusional terhadap kritik publik sebagai bagian dari partisipasi demokratis, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan tersebut tidak mencakup ekspresi yang merupakan kebohongan yang jahat atau serangan yang tidak beralasan terhadap reputasi individu. Keputusan tersebut mempersempit ruang lingkup interpretasi ketentuan pencemaran nama baik pidana dan menekankan proporsionalitas dalam penerapan hukum pidana. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam praktik hukum karena interpretasi dan penegakan yang tidak konsisten, yang terus menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi efek penghambatan terhadap kebebasan berekspresi. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun keputusan tersebut merupakan langkah signifikan menuju penguatan perlindungan konstitusional, klarifikasi legislatif dan doktrinal lebih lanjut diperlukan untuk memastikan perlindungan yang konsisten terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024
Hak Cipta (c) 2026 Jaka Prima, Dila Padila Nurhasanah, Salwa Aulia Novitasari https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tanggung Jawab Etik dan Sanksi Hukum atas Pelanggaran Kerahasiaan Klien oleh Advokat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Kerahasiaan hubungan antara advokat dan klien merupakan prinsip fundamental dalam profesi advokat yang bertujuan melindungi kepercayaan, hak privasi, dan kepentingan hukum klien. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih ditemukan pelanggaran terhadap kerahasiaan klien yang dilakukan oleh advokat, baik melalui penyalahgunaan informasi, konflik kepentingan, maupun pengungkapan data klien kepada pihak lain tanpa persetujuan. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan kode etik profesi advokat, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas perlindungan hukum, hak privasi, dan hak memperoleh peradilan yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab etik advokat serta sanksi hukum terhadap pelanggaran kerahasiaan klien dalam perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik Advokat Indonesia, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kerahasiaan klien dapat mengurangi integritas dan profesionalisme advokat serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dan sistem penegakan hukum. Selain sanksi etik berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari organisasi profesi, pelanggaran tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila merugikan hak-hak klien. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan organisasi advokat, penegakan kode etik secara konsisten, dan peningkatan kesadaran advokat terhadap pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam menjalankan profesinya.
Hak Cipta (c) 2026 Livia Leta Dharmawan, Zeno Cardenas Soerachmat, Khalif Rafa Eko Putra, Matthew Harianto, Keizo Alexander William, Liandry Tanu Wijaya, Kenneth The, Kesya Putri Kuswara, Manuel Mekel, Bobby Caesario P. Rachim, Pietro Grassio Ekoyulio, Yuni Priskila Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Dampak terhadap Profesionalisme dan Perlindungan Hak terhadap Konflik Kepentingan dalam Profesi Advokat
Konflik kepentingan dalam profesi advokat merupakan salah satu persoalan yang berpotensi mempengaruhi profesionalisme, integritas, serta perlindungan hak para pencari keadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Advokat sebagai penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjalankan profesinya secara independen, jujur, dan berlandaskan kode etik profesi. Namun, dalam praktiknya, adanya hubungan pribadi, kepentingan ekonomi, maupun keterikatan dengan pihak tertentu dapat menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konflik kepentingan terhadap profesionalisme advokat serta implikasinya terhadap perlindungan hak dan akses keadilan bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik advokat, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan dapat mengurangi independensi advokat, memunculkan pelanggaran etik, dan menghambat terpenuhinya prinsip keadilan serta perlindungan hak klien. Diperlukan penguatan pengawasan organisasi advokat, penegakan kode etik secara konsisten, dan peningkatan integritas profesi guna menjaga profesionalisme advokat serta menjamin perlindungan hak dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
Hak Cipta (c) 2026 Divani Tsamara Madiyya, Pietro Grassio Ekoyulio, William Lawira, Veren Widjaja, Felicia Odelia Sabrina, Denalia Michelle, Daniel Avelino Jonna, Cliff Bennett Gustiandy, Christian Darren, Celestial Darya Suryadi, Cherish Wu, Celine Loren, Yuni Priskila Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implikasi Asas Ne Bis in Idem terhadap Kekuatan Hukum Mengikat Putusan Pengadilan dalam Hukum Acara Perdata
Prinsip ne bis in idem merupakan doktrin mendasar dalam hukum acara perdata yang melarang pengadilan untuk memeriksa kembali perkara yang telah mencapai putusan yang bersifat final dan mengikat (res judicata). Tujuan utama prinsip ini adalah untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan efisiensi peradilan, serta melindungi para pihak yang berperkara dari litigasi yang berulang atau berlebihan. Meskipun prinsip ne bis in idem telah mapan secara teoritis, penerapan praktisnya seringkali menghasilkan hasil yang beragam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji doktrin dan pengecualian ne bis in idem dalam hukum acara perdata Indonesia melalui tinjauan pustaka yang komprehensif. Sistem hukum beroperasi berdasarkan kepastian formal dan keadilan substantif yang keduanya berfungsi sebagai tujuan inti dari prosedur peradilan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ne bis in idem memerlukan interpretasi yang cermat untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, memastikan bahwa keadilan sejati tercapai melalui supremasi hukum.
Hak Cipta (c) 2026 Bimo Nugroho Purnomo Putra, Yuni Priskila Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran Strategis Peradilan Syariah Aceh Dalam Penegakan dan Penguatan Hukum Islam
Peradilan Syariah Aceh memainkan peran strategis dalam penegakan dan penguatan hukum Islam di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Aceh, yang sangat terkenal dalam penerapan hukum Islam. Lembaga ini berfungsi sebagai alat hukum untuk menyelesaikan masalah keluarga, muamalah, dan jinayah. Peradilan Syariah Aceh tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan, tetapi juga membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menjaga ketertiban social. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, harmonisasi aturan dengan hukum nasional, dan pemahaman masyarakat tentang syariat Islam adalah beberapa tantangan yang masih harus dia atasi saat menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, agar Peradilan Syariah Aceh dapat beroperasi secara efektif, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas aparat, dan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga ini telah berkembang menjadi komponen penting dalam pembangunan hukum Islam di Indonesia.
Hak Cipta (c) 2026 Yuli Agita Sari, Iccha Pawesti Binardo, Ridho Dwi Suranto, Muhammad Rozaan Annaafi, Rachmatullaili Zulaikhah Suyuti, Nabila Aprilia Nur Azizah, Muhammad Keizafa Yusuf Agachi, Abdullah Tri Wahyudi, Marshal Ruhul Muhammad https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Yuridis Maladministrasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik di Atas Tanah Fasilitas Umum (Studi Putusan Nomor 96/G/2024/PTUN.JKT Antara PT Unota Persadajaya Melawan Kantor Pertanahan Jakarta Barat)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis maladministrasi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik di atas tanah fasilitas umum berdasarkan Putusan Nomor 96/G/2024/PTUN.JKT antara PT Unota Persadajaya melawan Kantor Pertanahan Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih sertifikat terjadi akibat pengabaian asas kecermatan dan kepastian hukum oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam proses verifikasi data fisik dan yuridis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tindakan tersebut merupakan bentuk maladministrasi dan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad). Dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat, tindakan tersebut mencerminkan kegagalan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak subjek hukum, sedangkan dalam kerangka Desain Konstitusi Keseimbangan Bermartabat, putusan pengadilan berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang untuk mengontrol penyalahgunaan kewenangan administratif. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan standar verifikasi dan akuntabilitas pejabat pertanahan guna menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa pertanahan di masa mendatang.
Hak Cipta (c) 2026 Graciela Koyansow, Geby Khusi Manuella, Callista Caesaria Lionoro, Rafael Samuel Tumipa https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pembuktian Peradilan di Pengadilan Niaga Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg
Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang memunculkan persoalan hukum mengenai terpenuhinya unsur pembuktian sederhana ketika terdapat perbedaan klaim terkait keberadaan utang, pembayaran, dan kreditor lain. Tujuan penelitian ini adalah menilai apakah perkara tersebut memenuhi kriteria pembuktian sederhana serta kesesuaiannya dengan prinsip summary proceeding sebagaimana diatur dalam UU 37/2004. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan ruang lingkup kajian berupa peraturan perundang-undangan dan doktrin kepailitan. Sampel ditentukan melalui purposive sampling, meliputi UU Kepailitan, putusan-putusan yang relevan, serta literatur akademik. Teknik analisis yang digunakan ialah analisis normatif melalui penafsiran peraturan dan kajian doktrinal. Simpulan utama menunjukkan bahwa sengketa faktual yang menuntut pemeriksaan mendalam dapat menggugurkan penerapan asas pembuktian sederhana. Kebaruan penelitian terletak pada penegasan batas konseptual pembuktian sederhana dalam perkara yang melibatkan sengketa pembayaran. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya standar penilaian yang lebih terukur bagi hakim guna meningkatkan konsistensi dan kepastian hukum dalam putusan pailit.
Hak Cipta (c) 2026 Clarisa Sondang Sibarani, Joshua Hutagalung, Michael Zona Pangaribuan, Shabiha Elena Putri, Triani Cahya Hutahaean, Yoandhika Aliantoni, Welly Gosal, Yuni Priskila Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Komparatif Sistem Hukum Waris ditinjau dari Prinsip dan Penerapan dalam Hukum Acara Perdata
Penelitian ini melakukan analisis komparatif terhadap tiga sistem hukum waris yang hidup berdampingan dalam kerangka hukum plural Indonesia, yaitu Hukum Waris Sipil, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat, dengan fokus pada prinsip-prinsip dasarnya serta implikasinya terhadap hukum acara perdata. Pluralisme hukum dalam bidang waris seringkali menimbulkan konflik normatif, terutama dalam kasus-kasus pewarisan lintas budaya yang melibatkan ahli waris dari tradisi hukum yang berbeda. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan komparatif, penelitian ini mengkaji bagaimana Hukum Perdata menekankan warisan individu dan kesetaraan gender, Hukum Islam menerapkan prinsip-prinsip ijbari dan bilateral dengan pembagian yang telah ditentukan sebelumnya (rasio 2:1), dan Hukum Adat mencerminkan beragam model patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Temuan menunjukkan bahwa konflik-konflik tersebut dipengaruhi tidak hanya oleh pilihan hukum, tetapi juga oleh mekanisme prosedural. Pengadilan umum dan pengadilan agama berbeda dalam standar pembuktian, yurisdiksi, dan ketergantungan pada yurisprudensi, yang memengaruhi kepastian hukum. Menyelaraskan kerangka prosedural sambil mempertahankan kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang berlaku sangat penting untuk mencapai keadilan substantif dalam keragaman hukum di Indonesia.
Hak Cipta (c) 2026 Khalif Rafa Eko Putra, Bimo Nugroho Purnomo Putra, Razan Ghani Sastronugroho, Bobby Cesario Putra Rachim, Yuni Priskila Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran Hakim sebagai Pencari Kebenaran Materiil Ditinjau dari Hukum Acara Perdata
Peran hakim sebagai pencari kebenaran materiil menempati posisi sentral dalam hukum acara perdata Indonesia. Berbeda dengan sistem peradilan pidana yang secara eksplisit mengamanatkan intervensi yudisial aktif, proses perdata secara tradisional mengandalkan prinsip otonomi para pihak (litis dominus), di mana hakim bertindak terutama sebagai penengah yang netral. Namun, pencarian kebenaran materiil tetap penting untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis untuk mengkaji sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab hakim dalam mengungkap kebenaran materiil selama proses perdata. Temuan menunjukkan bahwa hakim bukan sekadar pengamat pasif yang terikat pada bukti yang diajukan oleh para pihak, tetapi juga wajib menyelidiki fakta secara objektif melalui instrumen prosedural seperti verifikasi, pemeriksaan, dan pertimbangan yudisial. Memperkuat peran hakim dalam hal ini sangat penting untuk mencapai keadilan substantif dalam kerangka prosedur perdata Indonesia.
Hak Cipta (c) 2026 Khalif Rafa Eko Putra, Yuni Priskila Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Rekonstruksi Tata Kelola Hasil Sedimentasi Laut Melalui Konsep Blue Justice Governance Sebagai Pencegahan Blue Washing Dan Ocean Grabbing di Indonesia
Indonesia sebagai negara maritim terus mendorong implementasi Blue Economy sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut justru memunculkan berbagai polemik akibat potensi eksploitasi ruang laut yang berdampak terhadap keberlanjutan ekosistem dan hak masyarakat pesisir. Kondisi tersebut menunjukkan adanya paradoks antara narasi keberlanjutan yang diusung negara dengan substansi regulasi yang berpotensi melegitimasi praktik Blue Washing dan Ocean Grabbing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan normatif dalam tata kelola hasil sedimentasi laut berdasarkan PP 26/2023 serta merumuskan model rekonstruksi regulasi yang berorientasi pada keadilan ekologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur internasional terkait Blue Economy Governance. Penelitian ini menawarkan konsep Blue Justice Governance (BJG) sebagai model rekonstruksi tata kelola hasil sedimentasi laut yang berorientasi pada keadilan ekologis, perlindungan masyarakat pesisir, dan keberlanjutan lingkungan. BJG dibangun atas lima pilar utama, yaitu: (1) Ecological Precaution Principle; (2) Coastal Community Consent Mechanism; (3) Blue ESG Assessment; (4) Marine Biodiversity Protection Framework; serta (5) Intergenerational Ocean Justice. Hasil penelitian menegaskan bahwa rekonstruksi regulasi pengelolaan hasil sedimentasi laut menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah praktik Blue Washing dan Ocean Grabbing. BJG diproyeksikan menjadi model tata kelola kelautan yang adaptif, partisipatif, dan berkeadilan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan di Indonesia.
Hak Cipta (c) 2026 Muhammad Rafli Mawla Rakhman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Terhadap Data Pribadi: Kajian Konstitusional Kebijakan Wajib Re-Registrasi Nomor Telepon di Indonesia
Wacana kebijakan wajib re-registrasi nomor telepon sebagai syarat akses media sosial yang berkembang di Indonesia menimbulkan pertanyaan konstitusional yang mendesak: apakah pembatasan identitas digital secara massal dan preventif dapat dibenarkan dalam kerangka hukum Indonesia? Penelitian ini bertujuan mengkaji konstitusionalitas wacana kebijakan tersebut melalui dua pendekatan analisis. Pertama, penerapan uji proporsionalitas berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Kedua, analisis kesesuaian kebijakan dengan prinsip pembatasan tujuan, minimalisasi data, dan keamanan data dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana kebijakan re-registrasi nomor telepon memenuhi unsur legitimate aim, namun gagal pada uji necessity dan proportionality stricto sensu karena tersedia alternatif rekonstruktif yang lebih proporsional, yaitu reformulasi arsitektur digital melalui tokenisasi identitas (tokenization) di hulu yang dikombinasikan dengan mekanisme judicial unmasking di hilir. Selain itu, kebijakan ini juga tidak memenuhi prinsip pembatasan tujuan, minimalisasi data, dan keamanan data sebagaimana diamanatkan UU PDP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa reformulasi yang fundamental, wacana kebijakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara konstitusional maupun secara normatif dalam sistem hukum Indonesia.
Hak Cipta (c) 2026 Mohamad Rizal Danuarto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kepastian Hukum Investasi di Daerah Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan Daerah
Investasi daerah merupakan instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yang bertumpu pada otonomi daerah. Namun, praktik penyelenggaraan investasi di daerah sering menghadapi persoalan kepastian hukum akibat disharmonisasi regulasi, inkonsistensi kebijakan, serta tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kepastian hukum investasi daerah dalam perspektif hukum pemerintahan daerah, serta mengkaji implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum investasi di daerah bergantung pada sinkronisasi regulasi, kejelasan kewenangan pemerintah daerah, serta konsistensi penerapan prinsip good governance. Diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang stabil, transparan, dan akuntabel.
Hak Cipta (c) 2026 Yudhiran Rui Vallray Mandef Demonggreng, Rastra Judea Satyawada Pattiwael, Gavra Natadavie Ginting, Joseph Sarundajang, Abu Thalhah AL Anshari https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Cyber Warfare sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya dan Ancaman terhadap Keamanan Nasional dalam Perspektif Hukum Pidana
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan bentuk ancaman baru terhadap keamanan nasional, salah satunya adalah kejahatan dunia maya (cybercrime) yang dalam perkembangannya dapat mengarah pada cyber warfare sebagai bentuk konflik di ruang siber. Fenomena ini menempatkan ruang siber sebagai domain strategis yang berdampak langsung terhadap kedaulatan negara, stabilitas politik, serta keamanan infrastruktur kritis. Tantangan utama yang dihadapi oleh berbagai negara adalah merumuskan regulasi hukum pidana yang adaptif dan responsif terhadap kompleksitas serangan siber modern yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hukum pidana terkait kejahatan dunia maya sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, serta mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan sistem hukum dalam merespons ancaman tersebut di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach), dengan mengkaji berbagai regulasi, literatur ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana pada umumnya masih berfokus pada penanggulangan cybercrime konvensional yang menitikberatkan pada perlindungan individu dan transaksi elektronik, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi cyber warfare sebagai ancaman keamanan nasional yang bersifat strategis. Selain itu, tantangan yang dihadapi meliputi penegakan hukum, yurisdiksi lintas negara, serta perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan regulasi yang ada. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada keamanan nasional, serta penguatan kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan dan konflik siber.
Hak Cipta (c) 2026 Kurnia Tanu Putra, Devina Chandra, Fernando Lim, Felicia Anter, Lioni Anggraini, Syamhaikel Pavel Budiman, Oky Annisa Rizky Noer Janah, Yuni Priskila Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pulau-Pulau Kecil sebagai Kawasan Sensitif: Kewajiban Negara dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Precautionary dalam Hukum Internasional
Pulau-pulau kecil merupakan wilayah ekologis yang sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan, terutama akibat aktivitas pertambangan berskala besar. Dalam hukum lingkungan internasional, negara memiliki kewajiban untuk melindungi kawasan sensitif ini berdasarkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle), yang mengharuskan tindakan preventif meskipun belum terdapat kepastian ilmiah penuh mengenai risiko lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban negara dalam menerapkan prinsip tersebut melalui pendekatan yuridis normatif, dengan studi kasus pertambangan di Pulau Sangihe dan Pulau Wawonii. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memenuhi standar due diligence dan partisipasi publik yang diatur dalam prinsip precautionary, serta mengabaikan perlindungan kawasan sensitif sebagaimana diamanatkan dalam instrumen hukum internasional. Penelitian ini menekankan perlunya penguatan hukum nasional agar selaras dengan norma internasional demi menjamin perlindungan ekologi pulau kecil dan hak masyarakat lokal atas lingkungan yang sehat.
Hak Cipta (c) 2026 Lukman Hakim, Muh. Fadli Assidiq Zain https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Ketidakadilan Kebijakan Pengangkatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Implikasinya terhadap Hak Sosial-Ekonomi Guru Honorer di Indonesia
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Peraturan Presiden No. 115 tahun 2025 serta implikasinya terhadap keadilan prosedural dan redistribusi fiskal di sektor pendidikan, khususnya bagi guru honorer yang masih berjumlah 237.196 orang per 30 Desember 2025. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian norma pengangkatan tersebut dengan prinsip meritokrasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jaminan kesejahteraan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta mengevaluasi implikasinya berdasarkan teori keadilan John Rawls. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya potensi ketidaksinkronan prosedural dan ketimpangan redistributif yang berdampak pada legitimasi kebijakan publik dan perlindungan hak sosial ekonomi guru honorer. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi analisis norma pengangkatan PPPK dengan teori keadilan Rawls dalam konteks kebijakan fiskal MBG. Implikasi penelitian ini mendorong reformulasi norma pengangkatan, pengakuan masa kerja, serta penataan ulang prioritas fiskal untuk menjamin keadilan substantif dan keberlanjutan mutu pendidikan nasional.
Hak Cipta (c) 2026 Firdausi Nuzula Rahmadani, Tegar Raffi Putra Jumantoro https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kejahatan Dunia Maya pada Platform Media Sosial: Analisis Yuridis dan Sosial
Maraknya kejahatan dunia maya di platform media sosial seperti penipuan online, perundungan siber, ujaran kebencian, dan kebocoran data pribadi telah menimbulkan kerugian finansial sekaligus gangguan psikologis dan sosial bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan tersebut, mengidentifikasi bentuk dan dampak sosialnya, serta merumuskan model kolaborasi ideal antara negara, platform media sosial, dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UU ITE, UU PDP, KUHP), bahan hukum sekunder (lima jurnal ilmiah terdahulu, buku teks, artikel jurnal), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan artikel berita terpercaya). Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis dengan kata kunci relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk mengidentifikasi pola, hambatan, dan sintesis teoretis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UU ITE dan UU PDP telah membangun kerangka regulasi komprehensif, namun implementasinya terkendala keterbatasan kapasitas digital forensik, lemahnya koordinasi lintas lembaga, dan multitafsir pasal. Bentuk kejahatan yang dominan meliputi penipuan dengan social engineering, cyberbullying, hate speech, dan hoaks, yang berdampak multidimensional. Kebaruan penelitian ini terletak pada penguatan aplikasi Space Transition Theory dalam konteks Indonesia serta perumusan model kolaborasi multipihak yang mengintegrasikan pendekatan penal, non-penal, dan internasional. Implikasi penelitian mencakup rekomendasi penguatan kapasitas aparat, harmonisasi regulasi, perluasan literasi digital nasional, penguatan kerja sama internasional, serta peningkatan akuntabilitas platform media sosial.
Hak Cipta (c) 2026 Jason Indrakusuma, Rae Bennet Celeste Saragih, Glen Brilliant https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Kebebasan Berpendapat
Studi ini mengkaji implikasi hukum penodaan agama di media sosial di Indonesia, dengan fokus pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan interaksinya dengan hak konstitusional kebebasan berekspresi. Dengan menganalisis teks hukum, putusan pengadilan, dan literatur akademik, studi ini mengeksplorasi keseimbangan antara melindungi perasaan keagamaan dan menjaga kebebasan berbicara di era digital. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun UU ITE bertujuan untuk mengatur konten berbahaya di internet, bahasa yang kabur dan penerapan yang luas seringkali menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang. Artikel ini juga membandingkan pendekatan Indonesia dengan standar hukum internasional, menyoroti tantangan dalam menerapkan hukum lokal pada platform media sosial global. Penelitian ini menyimpulkan dengan merekomendasikan reformasi hukum untuk memperjelas ketentuan undang-undang dan menyeimbangkan dengan lebih baik kebebasan berekspresi dengan perlindungan harmoni agama di ruang digital.
Hak Cipta (c) 2026 Herman Herman, Andrew Shandy Utama https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Inspannings Verbintenis Dalam Transaksi Terapeutik: Implikasi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Dokter Dalam Kasus Kegagalan Pengobatan
Transaksi terapeutik merupakan perjanjian khusus antara dokter dan pasien yang bersifat inspannings verbintenis atau kewajiban berusaha. Berbeda dengan perjanjian pada umumnya yang bersifat resultaats verbintenis, dokter tidak berkewajiban untuk menyembuhkan pasien melainkan berusaha maksimal sesuai standar profesi kedokteran. Permasalahan muncul ketika pasien atau keluarganya menggugat dokter karena kegagalan pengobatan, tanpa memahami karakteristik khusus transaksi terapeutik ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis putusan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat inspannings verbintenis memberikan perlindungan hukum bagi dokter dalam kasus kegagalan pengobatan, sepanjang dokter telah berusaha sesuai standar profesi. Dokter hanya dapat dituntut apabila terbukti melakukan kelalaian atau melanggar standar profesi kedokteran. Parameter utama untuk menilai tanggung jawab dokter adalah standar profesi, bukan hasil pengobatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif tiga putusan Mahkamah Agung yang menunjukkan pola penerapan inspannings verbintenis secara konsisten dalam praktik peradilan Indonesia.
Hak Cipta (c) 2026 Dinda Putri Febriani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Cyber Fraud Berbasis Rekayasa Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia
Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan intensitas kejahatan siber berbasis rekayasa sosial yang memanfaatkan manipulasi psikologis untuk memperoleh akses ilegal terhadap data pribadi dan aset digital korban. Cyber fraud tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem elektronik dan ekosistem ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku cyber fraud berbasis rekayasa sosial dalam sistem hukum Indonesia melalui kajian terhadap penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku cyber fraud berbasis rekayasa sosial telah memenuhi unsur actus reus, mens rea, serta kemampuan bertanggung jawab, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Sistem hukum Indonesia pada prinsipnya telah memiliki dasar normatif yang cukup komprehensif dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Namun, efektivitas penegakan hukum masih bergantung pada peningkatan kapasitas forensik digital, optimalisasi koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penguatan kebijakan preventif melalui literasi digital masyarakat.
Hak Cipta (c) 2026 Andreas Bintang Raja Sihombing, Patrisia Tanwijaya, Najla Azrijal Chosaf, Michelle Evelyn Marpaung, Keisha Zahra Wibowo, Dyo Ganda Siadari, Dinda Aurelia Rosi Nasution, Boy Gabriel Yohanes Simarmata, Ariel Alexander, Yuni Priskila Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Yuridis Pajak Penghasilan sebagai Instrumen Penerimaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
Studi ini menganalisis peran undang-undang pajak penghasilan sebagai alat strategis untuk pendapatan negara di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum, prinsip-prinsip, dan reformasi regulasi yang mengatur perpajakan penghasilan, serta mengevaluasi fungsinya dalam mendukung keberlanjutan fiskal dan tata kelola ekonomi. Menggunakan pendekatan yuridis dan konseptual, penelitian ini meninjau bahan hukum primer, didukung oleh analisis doktrinal prinsip-prinsip perpajakan seperti keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi administratif. Temuan menunjukkan bahwa amandemen yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mencerminkan upaya pemerintah untuk memodernisasi kebijakan perpajakan, memperluas basis pajak, memperkuat mekanisme kepatuhan, dan meningkatkan transparansi dalam administrasi perpajakan. Selain itu, undang-undang pajak penghasilan tidak hanya berfungsi sebagai alat penghasil pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen regulasi yang mempengaruhi perilaku ekonomi dan mempromosikan pembangunan yang adil. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas undang-undang pajak penghasilan sebagai alat pendapatan negara bergantung pada keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan wajib pajak, dan reformasi regulasi adaptif yang selaras dengan kondisi ekonomi yang terus berkembang.
Hak Cipta (c) 2026 Loso Judijanto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
Konflik sosial tetap menjadi tantangan yang signifikan dalam masyarakat pluralistik, memerlukan kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan pencegahan, penyelesaian, dan pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pencegahan dan pengelolaan konflik sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Konflik Sosial melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan undang-undang, prinsip hukum, dan mekanisme kelembagaan yang mengatur pencegahan konflik, penyelesaian, dan pemulihan pasca-konflik di Indonesia. Bahan-bahan hukum dianalisis menggunakan metode interpretasi undang-undang, konseptual, dan sistematis untuk mengevaluasi koherensi dan efektivitas kerangka regulasi. Temuan menunjukkan bahwa undang-undang menekankan deteksi dini, partisipasi masyarakat, koordinasi antarlembaga, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai unsur fundamental pencegahan konflik. Selain itu, undang-undang menyediakan mekanisme terstruktur untuk mediasi, penegakan hukum, dan rehabilitasi sosial guna menangani konflik secara komprehensif. Namun, tantangan tetap ada dalam hal koordinasi institusional, harmonisasi hukum, dan implementasi yang konsisten di tingkat regional. Studi ini menyoroti pentingnya memperkuat kejelasan hukum, meningkatkan tata kelola kolaboratif, dan mengembangkan strategi adaptif untuk merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Analisis yuridis normatif ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kerangka hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas sosial dan mempromosikan pengelolaan konflik yang berkelanjutan di Indonesia.
Hak Cipta (c) 2026 Salwa Aulia Novitasari, Arief Fahmi Lubis, Ilham Akbar Bunyamin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kepastian Hukum Pemungutan Pajak di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam hukum perpajakan, terutama dalam pelaksanaan prosedur penagihan pajak yang melibatkan penggunaan kewenangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penagihan pajak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan undang-undang, doktrin hukum, dan prinsip hukum administrasi untuk mengevaluasi kejelasan, konsistensi, dan proporsionalitas mekanisme pemungutan pajak, termasuk prosedur penilaian, proses penagihan, tindakan penegakan hukum, dan perlindungan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 memperkuat kerangka hukum administrasi perpajakan dengan mempertajam norma prosedural, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kewenangan institusional. Reformasi ini berkontribusi pada prediktabilitas dan akuntabilitas yang lebih besar dalam praktik pemungutan pajak. Namun, beberapa tantangan normatif tetap ada, terutama terkait interpretasi ketentuan penegakan hukum, proporsionalitas sanksi administratif, dan keselarasan antara aturan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang diubah telah memperbaiki struktur pengumpulan pajak dan mendukung terwujudnya kepastian hukum, harmonisasi regulasi lebih lanjut dan implementasi yang konsisten diperlukan untuk meminimalkan sengketa dan memastikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan negara dan hak wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia.
Penegakan Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia
Penelitian ini mengkaji penegakan hukum perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia melalui analisis yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis kerangka hukum, mekanisme penegakan, dan prinsip-prinsip yang mengatur perpajakan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum doktrinal, penelitian ini meninjau peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan perspektif akademis terkait sanksi administratif, penegakan pidana, dan peran institusional dalam administrasi perpajakan. Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum perpajakan yang efektif memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku wajib pajak dengan menyediakan kepastian hukum, sanksi yang proporsional, dan mekanisme pengawasan yang terstruktur. Strategi penegakan preventif, termasuk digitalisasi dan pemantauan berbasis risiko, telah memperkuat upaya kepatuhan, sementara tindakan represif tetap esensial untuk menangani pelanggaran serius. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam kompleksitas regulasi, kapasitas institusional, dan pemeliharaan kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan. Evaluasi normatif menyarankan bahwa penegakan yang seimbang—menggabungkan wewenang hukum, transparansi, dan inovasi teknologi—diperlukan untuk mendorong kepatuhan sukarela dan memastikan pendapatan negara yang berkelanjutan. Studi ini berkontribusi pada kajian hukum dengan menyoroti pentingnya menyelaraskan praktik penegakan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan Indonesia yang terus berkembang.
Peniruan Desain UMKM Oleh Produk Massal di Marketplace dan Tanggapan Perlindungan Hukum Menurut UU 31/2000
Peniruan desain produk oleh usaha skala besar terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui cara produksi dalam jumlah besar (fast manufacturing) di platform pasar digital semakin sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan cepat dalam perdagangan elektronik. Praktik ini menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial bagi UMKM, serta berpotensi membuat konsumen tertipu. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap hak desain, namun dalam penerapannya masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam konteks sistem pasar digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus peniruan desain UMKM, menunjukkan efektivitas ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 2000, serta identifikasi tantangan dalam penerapan hukum dan peran pasar digital dalam perlindungan desain industri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan desain industri di Indonesia belum memadai karena tidak adanya batasan regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta ketidakjelasan tanggung jawab platform pasar digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kemampuan penegakan hukum, serta keterlibatan aktif pasar digital dalam menjamin perlindungan hukum yang adil bagi UMKM.
Hak Cipta (c) 2026 Aisyah Amini, Luvi Jamiatul Mahmudah, Moch. Adam Sulthon, Jihan Rizqillah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Berbasis Artificial Intelligence: Tinjauan UU Hak Cipta
Kemajuan dalam teknologi digital, terutama dalam bidang Kecerdasan Buatan (AI), telah menghadirkan transformasi signifikan dalam cara kreasi karya intelektual berlangsung. AI memiliki kemampuan untuk menciptakan karya dengan cepat dan secara otomatis, sehingga menciptakan dinamika baru dalam perlindungan hak cipta, khususnya terkait dengan kepemilikan hak cipta dan risiko plagiarisme yang dihasilkan oleh AI. Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta haruslah manusia sebagai subjek hukum, sementara AI tidak dapat dipandang sebagai subjek hukum, tetapi lebih sebagai objek hukum. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dalam hukum tentang siapa yang berhak atas hak cipta karya yang dihasilkan melalui perintah pengguna AI, apakah pengguna, pengembang, atau pihak lainnya. Selain itu, keberadaan AI juga meningkatkan kemungkinan plagiarisme, mengingat AI dapat menghasilkan karya yang memiliki kesamaan substansial dengan yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang berlandaskan studi literatur dengan metode yuridis-normatif, menggunakan data sekunder yang bersumber dari peraturan hukum, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Temuan studi menunjukkan bahwa UU Hak Cipta tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai karya yang melibatkan AI, tetapi prinsip perlindungan hak cipta masih bisa diterapkan melalui penafsiran progresif dengan menempatkan tanggung jawab hukum pada manusia yang bertindak sebagai pengguna dan pihak yang mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pembaruan regulasi yang lebih responsif dalam memberikan kepastian hukum, mencegah perselisihan, dan memperkuat perlindungan hak cipta di zaman kecerdasan buatan.
Hak Cipta (c) 2026 Rizky Hergisa, Salwa Aulia Destriyanto, Cici Rahmawati, Tiara S Jamila https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual (HKI) khususnya pada kreatif lokal dalam konteks perlindungan berdasarkan undang-undang hak cipta di indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan analisis normatif, yang meninjau regulasi, dokumen hukum, dan literatur terkait HKI dan ekspresi budaya tradisional di sector ekonomi kreatif. Fokus kajian meliputi implementasi perlindungan HKI terhadap karya kreatif masyarakat lokal, kendala hukum yang dihadapi, serta peluang pengembangan perlindungan hukum agar dapat menyesuaikan karakteristik kepemilikan komunal masyarakat adat. Hasil penelitian menegaskan pentingnya kepaduan regulasi, penguatan kelembagaan, serta kesadaran kolektif dalam menjaga dan memanfaatkan kekayaan intelektual untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus melestarikan warisan budaya bangsa secara keberlanjutan.
Hak Cipta (c) 2026 Nabila Fauzia N, Rika Wulandari, Siti Nur’aini, Resa Mudrikah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Dimensi Keadilan Dalam Sengketa Hak Cipta Lagu ‘Bilang Saja’: Analisis Yuridis Kasus Agnez Mo vs Ari Bias
Sengketa hak cipta lagu Bilang Saja antara Agnez Mo dan Ari Bias memunculkan perdebatan mengenai keadilan dalam perlindungan hak ekonomi pencipta. Penelitian ini bertujuan menelaah dimensi keadilan dalam penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan meninjau putusan pengadilan serta doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, terutama dalam pembagian manfaat ekonomi. Meskipun putusan pengadilan telah memberi kepastian hukum, namun belum menyentuh nilai keadilan substantif bagi pencipta asli. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih berimbang antara kepastian hukum dan perlindungan hak moral serta ekonomi pencipta.
Hak Cipta (c) 2026 Fuji Rahmanisa, Risfa Fania, Moch Rival Maulana, Rafi Akbar Hidayat https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Transformasi Hak Kekayaan Intelektual di Era Kecerdasan Buatan: Antara Perlindungan dan Inovasi
Perkembangan kecerdasan buatan bergerak begitu cepat sehingga menciptakan pola penciptaan karya yang berbeda dari konsep kreativitas konvensional. Sistem AI mampu menghasilkan berbagai bentuk ekspresi intelektual secara otomatis, sehingga menimbulkan persoalan hukum baru dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia yang masih bertumpu pada peran manusia sebagai pencipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis kesiapan sistem HKI Indonesia dalam menghadapi fenomena karya berbasis AI serta memetakan kebutuhan transformasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma yang berlaku belum mengatur secara jelas status hukum karya AI, termasuk mengenai penentuan pencipta, standar orisinalitas, atribusi kepemilikan, legalitas penggunaan data latih berhak cipta, dan mekanisme penegakan hukum digital lintas yurisdiksi. Kekosongan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencipta manusia, pengembang teknologi, dan pengguna AI. Reformasi komprehensif diperlukan melalui penguatan definisi hukum, penyusunan ketentuan khusus terkait karya AI, adaptasi mekanisme kontrak dan lisensi, serta harmonisasi dengan standar internasional agar sistem HKI Indonesia responsif, adil, dan mampu mendukung inovasi pada era kecerdasan buatan.
Hak Cipta (c) 2026 Rizky Ramadhan, Niken Ayu Putri, Siti Zara Nurhaliza, Nanda Tri Kusumawati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0