Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal nasional yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas.
Rekonstruksi Tata Kelola Hasil Sedimentasi Laut Melalui Konsep Blue Justice Governance Sebagai Pencegahan Blue Washing Dan Ocean Grabbing di Indonesia
Indonesia sebagai negara maritim terus mendorong implementasi Blue Economy sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut justru memunculkan berbagai polemik akibat potensi eksploitasi ruang laut yang berdampak terhadap keberlanjutan ekosistem dan hak masyarakat pesisir. Kondisi tersebut menunjukkan adanya paradoks antara narasi keberlanjutan yang diusung negara dengan substansi regulasi yang berpotensi melegitimasi praktik Blue Washing dan Ocean Grabbing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan normatif dalam tata kelola hasil sedimentasi laut berdasarkan PP 26/2023 serta merumuskan model rekonstruksi regulasi yang berorientasi pada keadilan ekologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur internasional terkait Blue Economy Governance. Penelitian ini menawarkan konsep Blue Justice Governance (BJG) sebagai model rekonstruksi tata kelola hasil sedimentasi laut yang berorientasi pada keadilan ekologis, perlindungan masyarakat pesisir, dan keberlanjutan lingkungan. BJG dibangun atas lima pilar utama, yaitu: (1) Ecological Precaution Principle; (2) Coastal Community Consent Mechanism; (3) Blue ESG Assessment; (4) Marine Biodiversity Protection Framework; serta (5) Intergenerational Ocean Justice. Hasil penelitian menegaskan bahwa rekonstruksi regulasi pengelolaan hasil sedimentasi laut menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah praktik Blue Washing dan Ocean Grabbing. BJG diproyeksikan menjadi model tata kelola kelautan yang adaptif, partisipatif, dan berkeadilan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan di Indonesia.
Hak Cipta (c) 2026 Muhammad Rafli Mawla Rakhman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pulau-Pulau Kecil sebagai Kawasan Sensitif: Kewajiban Negara dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Precautionary dalam Hukum Internasional
Pulau-pulau kecil merupakan wilayah ekologis yang sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan, terutama akibat aktivitas pertambangan berskala besar. Dalam hukum lingkungan internasional, negara memiliki kewajiban untuk melindungi kawasan sensitif ini berdasarkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle), yang mengharuskan tindakan preventif meskipun belum terdapat kepastian ilmiah penuh mengenai risiko lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban negara dalam menerapkan prinsip tersebut melalui pendekatan yuridis normatif, dengan studi kasus pertambangan di Pulau Sangihe dan Pulau Wawonii. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memenuhi standar due diligence dan partisipasi publik yang diatur dalam prinsip precautionary, serta mengabaikan perlindungan kawasan sensitif sebagaimana diamanatkan dalam instrumen hukum internasional. Penelitian ini menekankan perlunya penguatan hukum nasional agar selaras dengan norma internasional demi menjamin perlindungan ekologi pulau kecil dan hak masyarakat lokal atas lingkungan yang sehat.
Hak Cipta (c) 2026 Lukman Hakim, Muh. Fadli Assidiq Zain https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Ketidakadilan Kebijakan Pengangkatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Implikasinya terhadap Hak Sosial-Ekonomi Guru Honorer di Indonesia
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Peraturan Presiden No. 115 tahun 2025 serta implikasinya terhadap keadilan prosedural dan redistribusi fiskal di sektor pendidikan, khususnya bagi guru honorer yang masih berjumlah 237.196 orang per 30 Desember 2025. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian norma pengangkatan tersebut dengan prinsip meritokrasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jaminan kesejahteraan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta mengevaluasi implikasinya berdasarkan teori keadilan John Rawls. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya potensi ketidaksinkronan prosedural dan ketimpangan redistributif yang berdampak pada legitimasi kebijakan publik dan perlindungan hak sosial ekonomi guru honorer. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi analisis norma pengangkatan PPPK dengan teori keadilan Rawls dalam konteks kebijakan fiskal MBG. Implikasi penelitian ini mendorong reformulasi norma pengangkatan, pengakuan masa kerja, serta penataan ulang prioritas fiskal untuk menjamin keadilan substantif dan keberlanjutan mutu pendidikan nasional.
Hak Cipta (c) 2026 Firdausi Nuzula Rahmadani, Tegar Raffi Putra Jumantoro https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Kebebasan Berpendapat
Studi ini mengkaji implikasi hukum penodaan agama di media sosial di Indonesia, dengan fokus pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan interaksinya dengan hak konstitusional kebebasan berekspresi. Dengan menganalisis teks hukum, putusan pengadilan, dan literatur akademik, studi ini mengeksplorasi keseimbangan antara melindungi perasaan keagamaan dan menjaga kebebasan berbicara di era digital. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun UU ITE bertujuan untuk mengatur konten berbahaya di internet, bahasa yang kabur dan penerapan yang luas seringkali menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang. Artikel ini juga membandingkan pendekatan Indonesia dengan standar hukum internasional, menyoroti tantangan dalam menerapkan hukum lokal pada platform media sosial global. Penelitian ini menyimpulkan dengan merekomendasikan reformasi hukum untuk memperjelas ketentuan undang-undang dan menyeimbangkan dengan lebih baik kebebasan berekspresi dengan perlindungan harmoni agama di ruang digital.
Hak Cipta (c) 2026 Herman Herman, Andrew Shandy Utama https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Inspannings Verbintenis Dalam Transaksi Terapeutik: Implikasi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Dokter Dalam Kasus Kegagalan Pengobatan
Transaksi terapeutik merupakan perjanjian khusus antara dokter dan pasien yang bersifat inspannings verbintenis atau kewajiban berusaha. Berbeda dengan perjanjian pada umumnya yang bersifat resultaats verbintenis, dokter tidak berkewajiban untuk menyembuhkan pasien melainkan berusaha maksimal sesuai standar profesi kedokteran. Permasalahan muncul ketika pasien atau keluarganya menggugat dokter karena kegagalan pengobatan, tanpa memahami karakteristik khusus transaksi terapeutik ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis putusan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat inspannings verbintenis memberikan perlindungan hukum bagi dokter dalam kasus kegagalan pengobatan, sepanjang dokter telah berusaha sesuai standar profesi. Dokter hanya dapat dituntut apabila terbukti melakukan kelalaian atau melanggar standar profesi kedokteran. Parameter utama untuk menilai tanggung jawab dokter adalah standar profesi, bukan hasil pengobatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif tiga putusan Mahkamah Agung yang menunjukkan pola penerapan inspannings verbintenis secara konsisten dalam praktik peradilan Indonesia.
Hak Cipta (c) 2026 Dinda Putri Febriani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Cyber Fraud Berbasis Rekayasa Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia
Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan intensitas kejahatan siber berbasis rekayasa sosial yang memanfaatkan manipulasi psikologis untuk memperoleh akses ilegal terhadap data pribadi dan aset digital korban. Cyber fraud tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem elektronik dan ekosistem ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku cyber fraud berbasis rekayasa sosial dalam sistem hukum Indonesia melalui kajian terhadap penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku cyber fraud berbasis rekayasa sosial telah memenuhi unsur actus reus, mens rea, serta kemampuan bertanggung jawab, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Sistem hukum Indonesia pada prinsipnya telah memiliki dasar normatif yang cukup komprehensif dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Namun, efektivitas penegakan hukum masih bergantung pada peningkatan kapasitas forensik digital, optimalisasi koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penguatan kebijakan preventif melalui literasi digital masyarakat.
Hak Cipta (c) 2026 Andreas Bintang Raja Sihombing, Patrisia Tanwijaya, Najla Azrijal Chosaf, Michelle Evelyn Marpaung, Keisha Zahra Wibowo, Dyo Ganda Siadari, Dinda Aurelia Rosi Nasution, Boy Gabriel Yohanes Simarmata, Ariel Alexander, Yuni Priskila Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Yuridis Pajak Penghasilan sebagai Instrumen Penerimaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
Studi ini menganalisis peran undang-undang pajak penghasilan sebagai alat strategis untuk pendapatan negara di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum, prinsip-prinsip, dan reformasi regulasi yang mengatur perpajakan penghasilan, serta mengevaluasi fungsinya dalam mendukung keberlanjutan fiskal dan tata kelola ekonomi. Menggunakan pendekatan yuridis dan konseptual, penelitian ini meninjau bahan hukum primer, didukung oleh analisis doktrinal prinsip-prinsip perpajakan seperti keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi administratif. Temuan menunjukkan bahwa amandemen yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mencerminkan upaya pemerintah untuk memodernisasi kebijakan perpajakan, memperluas basis pajak, memperkuat mekanisme kepatuhan, dan meningkatkan transparansi dalam administrasi perpajakan. Selain itu, undang-undang pajak penghasilan tidak hanya berfungsi sebagai alat penghasil pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen regulasi yang mempengaruhi perilaku ekonomi dan mempromosikan pembangunan yang adil. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas undang-undang pajak penghasilan sebagai alat pendapatan negara bergantung pada keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan wajib pajak, dan reformasi regulasi adaptif yang selaras dengan kondisi ekonomi yang terus berkembang.
Hak Cipta (c) 2026 Loso Judijanto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
Konflik sosial tetap menjadi tantangan yang signifikan dalam masyarakat pluralistik, memerlukan kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan pencegahan, penyelesaian, dan pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pencegahan dan pengelolaan konflik sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Konflik Sosial melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan undang-undang, prinsip hukum, dan mekanisme kelembagaan yang mengatur pencegahan konflik, penyelesaian, dan pemulihan pasca-konflik di Indonesia. Bahan-bahan hukum dianalisis menggunakan metode interpretasi undang-undang, konseptual, dan sistematis untuk mengevaluasi koherensi dan efektivitas kerangka regulasi. Temuan menunjukkan bahwa undang-undang menekankan deteksi dini, partisipasi masyarakat, koordinasi antarlembaga, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai unsur fundamental pencegahan konflik. Selain itu, undang-undang menyediakan mekanisme terstruktur untuk mediasi, penegakan hukum, dan rehabilitasi sosial guna menangani konflik secara komprehensif. Namun, tantangan tetap ada dalam hal koordinasi institusional, harmonisasi hukum, dan implementasi yang konsisten di tingkat regional. Studi ini menyoroti pentingnya memperkuat kejelasan hukum, meningkatkan tata kelola kolaboratif, dan mengembangkan strategi adaptif untuk merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Analisis yuridis normatif ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kerangka hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas sosial dan mempromosikan pengelolaan konflik yang berkelanjutan di Indonesia.
Hak Cipta (c) 2026 Salwa Aulia Novitasari, Arief Fahmi Lubis, Ilham Akbar Bunyamin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kepastian Hukum Pemungutan Pajak di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam hukum perpajakan, terutama dalam pelaksanaan prosedur penagihan pajak yang melibatkan penggunaan kewenangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penagihan pajak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan undang-undang, doktrin hukum, dan prinsip hukum administrasi untuk mengevaluasi kejelasan, konsistensi, dan proporsionalitas mekanisme pemungutan pajak, termasuk prosedur penilaian, proses penagihan, tindakan penegakan hukum, dan perlindungan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 memperkuat kerangka hukum administrasi perpajakan dengan mempertajam norma prosedural, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kewenangan institusional. Reformasi ini berkontribusi pada prediktabilitas dan akuntabilitas yang lebih besar dalam praktik pemungutan pajak. Namun, beberapa tantangan normatif tetap ada, terutama terkait interpretasi ketentuan penegakan hukum, proporsionalitas sanksi administratif, dan keselarasan antara aturan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang diubah telah memperbaiki struktur pengumpulan pajak dan mendukung terwujudnya kepastian hukum, harmonisasi regulasi lebih lanjut dan implementasi yang konsisten diperlukan untuk meminimalkan sengketa dan memastikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan negara dan hak wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia.
Penegakan Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia
Penelitian ini mengkaji penegakan hukum perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia melalui analisis yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis kerangka hukum, mekanisme penegakan, dan prinsip-prinsip yang mengatur perpajakan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum doktrinal, penelitian ini meninjau peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan perspektif akademis terkait sanksi administratif, penegakan pidana, dan peran institusional dalam administrasi perpajakan. Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum perpajakan yang efektif memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku wajib pajak dengan menyediakan kepastian hukum, sanksi yang proporsional, dan mekanisme pengawasan yang terstruktur. Strategi penegakan preventif, termasuk digitalisasi dan pemantauan berbasis risiko, telah memperkuat upaya kepatuhan, sementara tindakan represif tetap esensial untuk menangani pelanggaran serius. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam kompleksitas regulasi, kapasitas institusional, dan pemeliharaan kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan. Evaluasi normatif menyarankan bahwa penegakan yang seimbang—menggabungkan wewenang hukum, transparansi, dan inovasi teknologi—diperlukan untuk mendorong kepatuhan sukarela dan memastikan pendapatan negara yang berkelanjutan. Studi ini berkontribusi pada kajian hukum dengan menyoroti pentingnya menyelaraskan praktik penegakan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan Indonesia yang terus berkembang.
Peniruan Desain UMKM Oleh Produk Massal di Marketplace dan Tanggapan Perlindungan Hukum Menurut UU 31/2000
Peniruan desain produk oleh usaha skala besar terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui cara produksi dalam jumlah besar (fast manufacturing) di platform pasar digital semakin sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan cepat dalam perdagangan elektronik. Praktik ini menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial bagi UMKM, serta berpotensi membuat konsumen tertipu. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap hak desain, namun dalam penerapannya masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam konteks sistem pasar digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus peniruan desain UMKM, menunjukkan efektivitas ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 2000, serta identifikasi tantangan dalam penerapan hukum dan peran pasar digital dalam perlindungan desain industri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan desain industri di Indonesia belum memadai karena tidak adanya batasan regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta ketidakjelasan tanggung jawab platform pasar digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kemampuan penegakan hukum, serta keterlibatan aktif pasar digital dalam menjamin perlindungan hukum yang adil bagi UMKM.
Hak Cipta (c) 2026 Aisyah Amini, Luvi Jamiatul Mahmudah, Moch. Adam Sulthon, Jihan Rizqillah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Berbasis Artificial Intelligence: Tinjauan UU Hak Cipta
Kemajuan dalam teknologi digital, terutama dalam bidang Kecerdasan Buatan (AI), telah menghadirkan transformasi signifikan dalam cara kreasi karya intelektual berlangsung. AI memiliki kemampuan untuk menciptakan karya dengan cepat dan secara otomatis, sehingga menciptakan dinamika baru dalam perlindungan hak cipta, khususnya terkait dengan kepemilikan hak cipta dan risiko plagiarisme yang dihasilkan oleh AI. Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta haruslah manusia sebagai subjek hukum, sementara AI tidak dapat dipandang sebagai subjek hukum, tetapi lebih sebagai objek hukum. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dalam hukum tentang siapa yang berhak atas hak cipta karya yang dihasilkan melalui perintah pengguna AI, apakah pengguna, pengembang, atau pihak lainnya. Selain itu, keberadaan AI juga meningkatkan kemungkinan plagiarisme, mengingat AI dapat menghasilkan karya yang memiliki kesamaan substansial dengan yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang berlandaskan studi literatur dengan metode yuridis-normatif, menggunakan data sekunder yang bersumber dari peraturan hukum, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Temuan studi menunjukkan bahwa UU Hak Cipta tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai karya yang melibatkan AI, tetapi prinsip perlindungan hak cipta masih bisa diterapkan melalui penafsiran progresif dengan menempatkan tanggung jawab hukum pada manusia yang bertindak sebagai pengguna dan pihak yang mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pembaruan regulasi yang lebih responsif dalam memberikan kepastian hukum, mencegah perselisihan, dan memperkuat perlindungan hak cipta di zaman kecerdasan buatan.
Hak Cipta (c) 2026 Rizky Hergisa, Salwa Aulia Destriyanto, Cici Rahmawati, Tiara S Jamila https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual (HKI) khususnya pada kreatif lokal dalam konteks perlindungan berdasarkan undang-undang hak cipta di indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan analisis normatif, yang meninjau regulasi, dokumen hukum, dan literatur terkait HKI dan ekspresi budaya tradisional di sector ekonomi kreatif. Fokus kajian meliputi implementasi perlindungan HKI terhadap karya kreatif masyarakat lokal, kendala hukum yang dihadapi, serta peluang pengembangan perlindungan hukum agar dapat menyesuaikan karakteristik kepemilikan komunal masyarakat adat. Hasil penelitian menegaskan pentingnya kepaduan regulasi, penguatan kelembagaan, serta kesadaran kolektif dalam menjaga dan memanfaatkan kekayaan intelektual untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus melestarikan warisan budaya bangsa secara keberlanjutan.
Hak Cipta (c) 2026 Nabila Fauzia N, Rika Wulandari, Siti Nur’aini, Resa Mudrikah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Dimensi Keadilan Dalam Sengketa Hak Cipta Lagu ‘Bilang Saja’: Analisis Yuridis Kasus Agnez Mo vs Ari Bias
Sengketa hak cipta lagu Bilang Saja antara Agnez Mo dan Ari Bias memunculkan perdebatan mengenai keadilan dalam perlindungan hak ekonomi pencipta. Penelitian ini bertujuan menelaah dimensi keadilan dalam penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan meninjau putusan pengadilan serta doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, terutama dalam pembagian manfaat ekonomi. Meskipun putusan pengadilan telah memberi kepastian hukum, namun belum menyentuh nilai keadilan substantif bagi pencipta asli. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih berimbang antara kepastian hukum dan perlindungan hak moral serta ekonomi pencipta.
Hak Cipta (c) 2026 Fuji Rahmanisa, Risfa Fania, Moch Rival Maulana, Rafi Akbar Hidayat https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Transformasi Hak Kekayaan Intelektual di Era Kecerdasan Buatan: Antara Perlindungan dan Inovasi
Perkembangan kecerdasan buatan bergerak begitu cepat sehingga menciptakan pola penciptaan karya yang berbeda dari konsep kreativitas konvensional. Sistem AI mampu menghasilkan berbagai bentuk ekspresi intelektual secara otomatis, sehingga menimbulkan persoalan hukum baru dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia yang masih bertumpu pada peran manusia sebagai pencipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis kesiapan sistem HKI Indonesia dalam menghadapi fenomena karya berbasis AI serta memetakan kebutuhan transformasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma yang berlaku belum mengatur secara jelas status hukum karya AI, termasuk mengenai penentuan pencipta, standar orisinalitas, atribusi kepemilikan, legalitas penggunaan data latih berhak cipta, dan mekanisme penegakan hukum digital lintas yurisdiksi. Kekosongan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencipta manusia, pengembang teknologi, dan pengguna AI. Reformasi komprehensif diperlukan melalui penguatan definisi hukum, penyusunan ketentuan khusus terkait karya AI, adaptasi mekanisme kontrak dan lisensi, serta harmonisasi dengan standar internasional agar sistem HKI Indonesia responsif, adil, dan mampu mendukung inovasi pada era kecerdasan buatan.
Hak Cipta (c) 2026 Rizky Ramadhan, Niken Ayu Putri, Siti Zara Nurhaliza, Nanda Tri Kusumawati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Hak dan Kewajiban Para Pihak Serta Etika Beracara Dalam Hukum Acara Perdata
Penyelesaian sengketa perdata melalui peradilan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh sejauh mana hak dan kewajiban para pihak dijalankan serta kepatuhan terhadap etika beracara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam proses beracara, serta sejauh mana etika beracara berperan dalam menjaga profesionalitas dan integritas proses litigasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris berupa studi dokumen putusan dan wawancara dengan praktisi hukum. Data dianalisis secara kualitatif melalui analisis deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik beracara di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hukum acara perdata telah mengatur hak dan kewajiban para pihak secara komprehensif, namun implementasinya belum berjalan optimal akibat masih terjadinya pelanggaran etika beracara dan penyalahgunaan hak prosedural. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan hubungan integral antara norma prosedural dan etika profesional sebagai indikator keberhasilan proses peradilan perdata. Implikasi penelitian menekankan pentingnya penguatan instrumen pengawasan dan sanksi etik untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perdata dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Hak Cipta (c) 2026 Shelvina Lareta Supandi, Jefferson Clive Wijaya, Azura Fauzan, Tabhina Putri Indraatmaja, Adeya Peranda, Prameysha Khaira Dewanti, Denalia Michelle Lasut, Yuni Priskila Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Edukasi Hukum Lingkungan bagi Masyarakat Terdampak Pencemaran Industri sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Tanggung Jawab Korporasi
Hukum acara perdata memiliki peranan penting dalam menjamin penyelesaian sengketa secara adil melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak serta penerapan etika beracara di ruang sidang. Namun, praktik peradilan masih menunjukkan adanya penyimpangan etika maupun penyalahgunaan hak prosedural yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian perkara dan penurunan integritas persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara hak, kewajiban, dan etika beracara dalam hukum acara perdata serta implikasinya terhadap kualitas proses penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan purposive sampling terhadap peraturan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban para pihak telah diatur secara jelas, namun implementasi etika beracara belum sepenuhnya efektif karena ketiadaan sanksi langsung bagi pelanggaran etik dalam persidangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa integritas persidangan tidak hanya ditentukan oleh penerapan norma hukum, tetapi juga kepatuhan etis sejak awal sampai akhir proses beracara. Implikasi penelitian menegaskan perlunya pembaruan regulasi dan penguatan penegakan etika demi meningkatkan profesionalisme, keadilan, dan efektivitas proses peradilan perdata.
Hak Cipta (c) 2026 Shelvina Lareta Supandi, Yuni Priskila Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Menakar Efektivitas dan Tantangan Implementasi Sistem E-Court di Indonesia
Hukum acara perdata merupakan perangkat yang mengatur penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, termasuk pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta kepatuhan terhadap etika beracara. Ketidakseimbangan antara ketiga aspek ini masih menjadi persoalan yang menurunkan efektivitas peradilan dan berpotensi merugikan pihak yang lemah. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara hak, kewajiban, dan etika beracara dalam mewujudkan keadilan prosedural di peradilan perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin hukum. Data dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis untuk mengidentifikasi sejauh mana norma hukum mendukung keseimbangan proses beracara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan tidak semata-mata berasal dari kurangnya regulasi, tetapi karena rendahnya kepatuhan para pihak dan lemahnya pengawasan etik dalam proses peradilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menempatkan hak, kewajiban, dan etika beracara sebagai satu kesatuan yang menentukan terwujudnya prosedur keadilan. Secara implikatif, penelitian ini menegaskan perlunya pengawasan etik yang lebih efektif, sanksi profesional yang tegas, dan peningkatan kesadaran profesionalisme hakim maupun advokat untuk mencegah abuse of process dalam konteks peradilan perdata.
Laporan PPATK, Data Rekening dan Transaksi Keuangan Dapat Dijadikan Bukti Tambahan Tanpa Memerlukan Pembuktian Tambahan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga intelijen keuangan yang berperan sentral dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Melalui kewenangannya, PPATK mengelola laporan transaksi keuangan mencurigakan dan menghasilkan Laporan Analisis (LHA) yang menjadi dasar bagi penyidik ​​untuk menelusuri aliran dana hasil tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta menganalisis penerapannya dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN PTK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan PPATK, data rekening, dan transaksi keuangan memiliki kedudukan yang krusial sebagai alat bukti tambahan dalam proses penuntutan pidana. Meskipun LHA tidak dapat dijadikan alat bukti langsung di pengadilan karena sifatnya yang rahasia, namun dokumen-dokumen tersebut sah digunakan pada tahap penyidikan untuk memperkuat alat bukti lain dan mengungkap keterkaitan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Data rekening dan transaksi keuangan memberikan dasar objektif untuk melacak asal-usul dana gelap dan mendukung proses penyitaan dan penyitaan aset. Dengan demikian, laporan PPATK memainkan peran strategis dalam memperkuat sistem pembuktian pidana dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan di Indonesia.
Hak Cipta (c) 2026 Clarissa Sondang Sibarani, Joshua Hutagalung, Michael Zona Pangaribuan, Shabiha Elena Putri, Triani Cahya Hutahaean, Yoandhika Aliantoni, Welly Gosal, Yuni Priskila Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kepastian Hukum Hak Keperdataan dan Waris bagi Anak Luar Kawin
Studi ini menganalisis upaya untuk mencapai kepastian hukum terkait hak-hak sipil dan warisan anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusional No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini secara fundamental mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan hubungan sipil antara anak dan ayah biologisnya, asalkan paternitas dapat dibuktikan. Meskipun putusan tersebut bertujuan untuk menegakkan hak-hak konstitusional anak, implementasi praktisnya di pengadilan tingkat bawah menghadapi ambiguitas mengenai kedudukan hukum (locus standi) dan nilai pembuktian bukti dalam perkara pewarisan dan pengakuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menguji koherensi antara aturan tradisional KUHP tentang kekerabatan dan persyaratan modern untuk bukti ilmiah (misalnya, tes DNA). Temuan menekankan bahwa menjamin kepastian hukum bagi anak membutuhkan konsistensi peradilan yang kuat dan aturan Hukum Acara Perdata yang terstandarisasi tentang bukti. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak substantif yang diperluas diterjemahkan secara efektif menjadi klaim warisan yang dapat ditegakkan, sehingga mencegah ketidakpastian hukum dan administratif.
Hak Cipta (c) 2026 Callista Caesaria Lionoro, Farrel Reyhansyah Abu Bakar, Keiser Shanderos Partogi, Yuni Priskila Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kekuatan Pembuktian Screenshot dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Era Digital
Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan screenshot sebagai bukti dalam perkara perdata, namun keabsahannya sering diragukan karena tidak diajukan dalam bentuk data elektronik asli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan screenshot sebagai bagian dari alat bukti elektronik menurut sistem pembuktian perdata, serta merumuskan prosedur untuk memastikan keabsahannya agar dapat digunakan secara sah di persidangan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berbasis pada studi kepustakaan terhadap UU ITE, KUHPer, HIR/RBg, Putusan MK, doktrin, dan literatur terbaru. Data dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran norma dan sinkronisasi antara ketentuan hukum positif dan praktik pembuktian elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa screenshot dapat dikualifikasikan sebagai dokumen elektronik dan hasil cetaknya dapat diperlakukan sebagai alat bukti tertulis sepanjang memenuhi prinsip autentikasi, integritas, dan keterandalan data. Nilai pembuktiannya tetap tidak sempurna dan memerlukan verifikasi administratif serta dukungan bukti lain untuk meyakinkan hakim. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan prosedur keabsahan screenshot secara komprehensif berdasarkan aspek formil-materiil UU ITE dan praktik pembuktian perdata. Implikasi penelitian ini memberikan pedoman praktis bagi hakim, advokat, dan pihak berperkara untuk menggunakan screenshot secara efektif serta mengurangi ketidakpastian hukum dalam sengketa perdata berbasis bukti elektronik.
Hak Cipta (c) 2026 M Radhitya Arkananta, Yuni Priskila Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Model Integratif Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia: Perspektif Hukum, Komunitas, dan Teknologi
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan pengetahuan tradisional (PT) dan ekspresi budaya tradisional (EBT) di Indonesia melalui kajian terhadap kerangka regulasi, kondisi sosial-budaya komunitas adat, serta potensi pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual komunal (KIK). Meskipun pemerintah telah menerbitkan PP No. 56 Tahun 2022, hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih belum sepenuhnya selaras dengan karakter budaya komunal yang diwariskan lintas generasi dan tidak memiliki pencipta tunggal. Hambatan utama justru muncul dari minimnya literasi hukum, lemahnya pendokumentasian budaya, serta keterbatasan kapasitas komunitas adat dalam mengakses mekanisme perlindungan hukum. Hasil analisis juga menemukan bahwa digitalisasi, termasuk pengarsipan digital dan teknologi blockchain, membawa peluang baru untuk memperkuat dokumentasi, verifikasi kepemilikan, dan pengawasan penggunaan budaya. Namun, perkembangan ini diiringi risiko penyalahgunaan budaya secara digital apabila tidak didukung oleh regulasi yang memadai dan peningkatan kapasitas komunitas adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan PT dan EBT memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan penguatan regulasi, pemberdayaan komunitas sebagai pemilik budaya, serta pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan budaya tradisional, sekaligus memastikan keberlanjutan, keadilan, dan kedaulatan budaya bagi masyarakat adat di Indonesia.
Hak Cipta (c) 2026 Muhammad Amran Purnama, Siti Sukmawati; Ajeng Rahmawati, Risti Zaenab A.K https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Hak Ekonomi, Royalti, Dan Regulasi Terkait Penggunaan Lagu “Lihat Kebunku (Taman Bunga)” Versi Jeje Sebagai Ciptaan Turunan
Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis aspek hak ekonomi dan royalti dalam penggunaan lagu “Lihat Kebunku (Taman Bunga)” versi Jeje sebagai ciptaan turunan, serta regulasi dan sanksi yang berlaku. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, khususnya terkait kewajiban perizinan, pembayaran royalti, dan tanggung jawab hukum atas penggunaan tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa versi remix Jeje merupakan ciptaan turunan yang wajib memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Pelanggaran terhadap ketentuan hak ekonomi dapat dikenai sanksi pidana dan perdata sesuai Pasal 113 UU Hak Cipta. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan sistem manajemen royalti digital dan edukasi hukum bagi kreator konten.
Hak Cipta (c) 2026 Siti Resna Dwi Apriliyana, Ardelia Ramadhani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Hukum Empiris terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak di Era Digitalisasi Industri
Penelitian ini menyajikan analisis hukum empiris dan normatif yang komprehensif mengenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak di Indonesia pada era digitalisasi industri. Kemajuan teknologi yang pesat—seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, dan model bisnis berbasis platform—telah mengubah struktur ketenagakerjaan dan menimbulkan tantangan baru terhadap keamanan kerja dan perlindungan tenaga kerja. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang didukung oleh analisis empiris terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), peraturan perundang-undangan, dan kasus pemutusan hubungan kerja di dunia nyata, penelitian ini mengevaluasi kecukupan kerangka hukum Indonesia dalam menangani praktik pemutusan hubungan kerja yang didorong oleh teknologi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja, dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021 menyediakan jaminan prosedural dasar, mereka tidak cukup mengatur pemicu pemutusan hubungan kerja yang muncul seperti penilaian algoritmik, restrukturisasi digital, dan pemutusan hubungan kerja berbasis otomatisasi. Tren empiris menunjukkan peningkatan sengketa terkait klaim efisiensi, status pekerjaan yang tidak jelas dalam pekerjaan berbasis platform, dan interpretasi yudisial yang tidak konsisten terhadap pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh digitalisasi. Studi ini menyimpulkan bahwa peraturan ketenagakerjaan Indonesia harus diperbarui untuk mengakomodasi realitas era digital, meningkatkan kepastian hukum, dan memperkuat perlindungan pekerja. Adaptasi norma hukum, peningkatan transparansi dalam sistem kinerja digital, dan harmonisasi yudisial sangat penting untuk memastikan keadilan dan menyeimbangkan fleksibilitas bisnis dengan hak pekerja dalam lingkungan industri yang terus berkembang.
Hak Cipta (c) 2025 Rival Pahrijal, Nuryati Solapar, Rully Fildansyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Yuridis Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Perdata Indonesia
Penelitian ini mengkaji validitas hukum dan keberlakuan perjanjian jual beli yang dilakukan melalui platform media sosial dalam kerangka hukum perdata Indonesia. Seiring dengan semakin dominannya komunikasi digital dalam interaksi komersial, platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp telah menjadi pasar yang luas untuk transaksi informal. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis sumber hukum primer—termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), undang-undang perlindungan konsumen, dan yurisprudensi yang relevan—serta tafsiran doktrinal sekunder. Temuan menunjukkan bahwa transaksi berbasis media sosial dapat dianggap sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum selama unsur-unsur esensial kontrak—persetujuan, kapasitas hukum, objek yang spesifik, dan sebab yang sah—terpenuhi. Pesan elektronik dan catatan digital dari media sosial diperbolehkan sebagai bukti hukum berdasarkan UU ITE, meskipun keandalan mereka bergantung pada dokumentasi yang tepat. Meskipun ada potensi pengakuan hukum, tantangan signifikan tetap ada terkait verifikasi identitas, kekuatan bukti, risiko penipuan, dan kurangnya pertanggungjawaban platform. Mekanisme perlindungan konsumen juga terbatas akibat sifat informal dan desentralisasi transaksi media sosial. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun perdagangan media sosial secara hukum sah, ia kekurangan jaminan yang memadai, sehingga memerlukan kerangka regulasi yang lebih jelas dan peningkatan literasi digital untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan keamanan konsumen di pasar digital Indonesia.
Hak Cipta (c) 2025 Rani Eka Arini, Nuryati Solapar, Ilham Akbar Bunyamin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Prosedur Penyelesaian Sengketa Waris dalam Sistem Hukum Perdata, Islam, dan Adat di Indonesia
Penelitian ini mengkaji mekanisme prosedural penyelesaian sengketa waris dalam tiga sistem hukum utama di Indonesia: Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Setiap sistem mewadahi landasan filosofis dan kerangka prosedural yang berbeda, yang mempengaruhi cara persidangan kasus warisan diputus. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan interpretasi doktrin yang relevan dengan sengketa waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur Hukum Perdata menekankan litigasi formal melalui pengadilan negeri, sementara Hukum Islam mengutamakan prinsip-prinsip keagamaan dan ditangani oleh pengadilan agama. Sebaliknya, Hukum Adat mengandalkan mediasi berbasis musyawarah yang berakar pada adat istiadat dan nilai-nilai kekerabatan setempat. Meskipun terdapat perbedaan, ketiga sistem tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan keadilan dan kerukunan keluarga dalam pengalihan hak waris. Studi ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara ketiga sistem prosedural ini sangat penting untuk mencapai kepastian hukum dan penyelesaian sengketa yang adil dalam konteks hukum pluralistik Indonesia.
Hak Cipta (c) 2025 Vincent Vincent, Israel Gabriel Itaar, Rivan Riza, Rafael Alfredo Mota, Jusup Aprilius Nainggolan, Yuni Priskila Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pembuktian dalam sengketa konsumen menempati posisi penting dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat. Ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, baik dari segi informasi, kemampuan teknis, maupun akses terhadap dokumen produksi, mendorong lahirnya mekanisme pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menelaah bagaimana beban pembuktian diatur dan diterapkan dalam praktik, sekaligus menilai sejauh mana pengaturan tersebut selaras dengan tujuan dibentuknya UUPK. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap ketentuan perundang-undangan, literatur akademik, serta temuan-temuan konseptual mengenai ketidakseimbangan para pihak dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian terbalik secara normatif telah diletakkan sebagai instrumen korektif untuk membantu konsumen yang tidak memiliki kemampuan teknis dalam membuktikan cacat produk atau kelalaian pelaku usaha. Akan tetapi, penelitian juga menemukan bahwa penerapannya belum berjalan konsisten. Ketidakharmonisan antara UUPK dan hukum acara perdata, ditambah dengan variasi interpretasi aparat penyelesaian sengketa, membuat perlindungan tersebut tidak sepenuhnya efektif. Dalam banyak kasus, beban pembuktian tetap kembali kepada konsumen, sehingga mekanisme pembuktian terbalik tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini menegaskan perlunya penyelarasan norma, pedoman teknis yang lebih tegas, serta penguatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa agar pembuktian terbalik dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep pembuktian dalam hukum perlindungan konsumen, sekaligus menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.
Hak Cipta (c) 2026 Yudhiran R V M Demonggreng, Gavra Natadavie Ginting, Joseph Sarundajan, Justyn Valentino, Marcell Tirta, Johan Kristian Zebua https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Fungsi Hukum Acara Perdata Sebagai Sarana Perlindungan Hak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
Hukum acara perdata memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan perlindungan hak-hak dan penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan pasti dalam sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum acara perdata dalam proses penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi maupun arbitrase. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif berdasarkan data sekunder berupa undang-undang dan peraturan serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan biaya rendah memainkan peran penting dalam efektivitas penyelesaian sengketa, termasuk melalui mediasi dan solusi alternatif seperti arbitrase. Selain itu, sinergi antara hakim dan advokat merupakan faktor kunci dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Studi kasus pelanggaran kontrak menunjukkan bahwa mekanisme prosedural yang tepat dapat memberikan pemulihan hak yang proporsional.
Hak Cipta (c) 2025 Rivan Riza, Israel Gabriel Itaar, Thaufiq Ar Hakim, Jusup Aprillius Nainggolan, Farrel Reyhansyah Abubakar, Muhammad Radhitya Arkananta, Rafael Alfredo Mota, Rafael Samuel Tumipa, Vincent Vincent, Yuni Priskila Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penerapan Upaya Hukum Luar Biasa dalam Sengketa Perdata: Studi Kasus Putusan MA No. 135 PK/Pdt/2018
Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 135 PK/Pdt/2018 untuk mempelajari penerapan upaya hukum luar biasa dalam sengketa perdata. Penelitian dimulai dengan memahami aspek luar biasa dari peninjauan kembali (PK), terutama sebagai alat koreksi untuk kekeliruan yudisial dalam kasus perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dasar hukum, pertimbangan hakim, serta implikasi penerapan PK terhadap asas kepastian hukum dan keadilan substantif. Metode penelitian dilakukan melalui studi kasus yuridis normatif. Populasi penelitian meliputi seluruh putusan PK bidang perdata dalam kurun waktu 2015-2022, dengan teknik pengambilan sampel purposive terhadap perkara No. 135 PK/Pdt/2018. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif interpretasi hukum setelah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerapkan PK secara proporsional dalam kasus tersebut, dengan menekankan bahwa kekhilafan hakim adalah dasar hukum upaya luar biasa. Kebaruan penelitian berfokus pada merekonstruksi argumen yang mendukung penerapan PK dalam konteks perlindungan kepastian hukum dan keadilan substantif. Studi ini mendorong doktrin penerapan PK di bidang perdata dan mendorong pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia.
Hak Cipta (c) 2026 Rachel Matthew, Bella Vita, Gabriella Jazzy, Verina Tiurlan Catherine, Florencia Cheryl Koswandi, Liandry Tanu Wijaya, Abraham Lincoln Riady, Yuni Priskila Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kekuatan Bukti Elektronik dalam Menentukan Perceraian di Indonesia
Dalam hukum acara perdata Indonesia, kemajuan teknologi informasi telah mengubah sistem pembuktian, terutama dengan mengakui bukti elektronik sebagai bukti yang sah. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ada kebutuhan untuk memahami sejauh mana bukti elektronik dapat dipersamakan dengan bukti surat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum bukti elektronik berfungsi sebagai perluasan alat bukti surat, melihat seberapa efektif bukti elektronik dalam kasus perceraian, dan menemukan kesulitan untuk menerapkannya di peradilan Indonesia. Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus (statute and case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik telah diakui secara normatif sebagai alat bukti yang sah. Namun, ada masalah terkait autentikasi, keaslian, dan pemahaman teknis aparat peradilan saat menggunakannya dalam praktik. Baru-baru ini, penelitian ini melihat perbedaan antara alat bukti elektronik dan konvensional dalam kasus sengketa perceraian; ini menunjukkan bahwa standar pembuktian digital yang lebih konsisten diperlukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum acara perdata dan peningkatan kemampuan hakim dalam bidang forensik digital sangat penting untuk menjamin keadilan di era digital.
Hak Cipta (c) 2026 Divani Tsamara Madiyya, Yuni Priskila Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0