Mengamankan Energi, Mengoptimalkan Penerimaan: Analisis PNBP, DMO, dan Pengawasan Pertambangan Batubara di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.58812/jakws.v5i03.3906Kata Kunci:
PNBP, Mineral dan Batu Bara, Domestic Market Obligation, Benchmarking, Pengawasan Mineral dan Batu BaraAbstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi penerimaan negara pada subsektor mineral dan batubara melalui kajian pendapatan minerba, kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), serta pengawasan kegiatan pertambangan. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan memanfaatkan data dari laporan pemerintah, peraturan perundang-undangan, jurnal, berita, dan sumber relevan lainnya. Analisis juga dilakukan melalui benchmarking dengan beberapa negara, yaitu Australia dalam aspek pemenuhan kebutuhan batubara domestik, Queensland dalam aspek penerimaan berbasis royalti, serta China, Chili, dan Western Australia dalam aspek pengawasan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan DMO batubara sebesar 25% telah relatif efektif dalam menjaga pemenuhan kebutuhan domestik, namun rencana peningkatan menjadi 30% perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ekspor, profitabilitas perusahaan, dan penerimaan negara. Benchmarking dengan Australia menunjukkan bahwa mekanisme pasar dan kontrak jangka panjang dengan intervensi pemerintah secara selektif dapat menjadi alternatif untuk menciptakan kebijakan DMO yang lebih fleksibel. Dalam aspek pengawasan, perubahan RKAB menjadi tahunan dan pemanfaatan SIMBARA telah memperkuat pengendalian produksi dan penerimaan, tetapi masih terdapat ruang untuk meningkatkan pengawasan berbasis data dan teknologi. Benchmarking dengan Cina dan Chili menunjukkan potensi penerapan national production ceiling dan market forecasting, sedangkan benchmarking dengan Western Australia memberikan referensi penguatan integrasi data gangguan lahan dengan kewajiban finansial. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan negara dapat dilakukan melalui kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi pasar, penguatan pengawasan berbasis data, serta pemanfaatan praktik terbaik dari negara pembanding dengan tetap menyesuaikannya dengan kondisi Indonesia.
Referensi
Anggara, I. W. G. W. P., & Andari, N. M. P. (2023). Market reaction to the implementation of coal royalty tariff policy in Indonesia. E-Jurnal Akuntansi, 33(9), 2380–2393. https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i09.p10
Azizah, A. K., & Santoso, B. T. (2025). Tata kelola pertambangan berbasis aplikasi SIMBARA sebagai pencegahan kerugian keuangan negara. INTELEKTUAL (Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi), 12(1), 100–114. https://doi.org/10.55499/intelektual.v12i01.1533
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2020. https://www.bpk.go.id/ihps
Badan Pusat Statistik. (n.d.). Produksi barang tambang mineral [Data set]. Retrieved August 23, 2026, from https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTA4IzI=/produksi-barang-tambang-mineral.html
Banda, W. (2023). A system dynamics model for assessing the impact of fiscal regimes on mining projects. Resources Policy, 81, 103408. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103408
Burke, P. J. (2023). On the way out: Government revenues from fossil fuels in Australia. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 67(1), 1–17. https://doi.org/10.1111/1467-8489.12503
CNBC Indonesia. (2026, June 17). PLN butuh 154 juta ton batu bara untuk pembangkit, masih kurang segini. https://www.cnbcindonesia.com/news/20260617142620-4-743396/pln-butuh-154-juta-ton-batu-bara-untuk-pembangkit-masih-kurang-segini
Comisión Chilena del Cobre. (2025). Informe de gestión 2024. https://app.cochilco.cl/web/wp-content/uploads/2025/07/INFORME_GESTION_2024_COCHILCO.pdf
Comisión Chilena del Cobre. (n.d.). Registro de contratos de exportación de cobre y sus subproductos en el Sistema de Exportaciones Mineras (SEM 2.0). Retrieved August 23, 2026, from https://www.cochilco.cl/web/registro-de-contratos-de-exportacion-de-cobre-y-sus-subproductos-en-el-sistema-de-exportaciones-mineras-sem-2-0/
Department of Mines, Petroleum and Exploration. (2025, November 7). About the Mining Rehabilitation Fund. Government of Western Australia. https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-mines-petroleum-and-exploration/about-the-mining-rehabilitation-fund
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2026). Laporan kinerja Ditjen Mineral dan Batubara tahun 2025. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. https://www.esdm.go.id/id/publikasi/laporan-kinerja
Dwiantoro, A.. (2023, December 2). Kementerian ESDM mengubah aturan DMO batu bara, sanksi denda diganti dana kompensasi. Listrik Indonesia. https://listrikindonesia.com/detail/12046/kementerian-esdm-mengubah-aturan-dmo-batu-bara-sanksi-denda-diganti-dana-kompensasi
Fernández, P., Tost, M., Monfort Climent, D., Nowaz, T., & Castillo, E. (2026). A conceptual framework for mineral supply chain traceability: Enabling conditions and core dimensions. The Extractive Industries and Society, 26, 101858. https://doi.org/10.1016/j.exis.2026.101858
Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. (2026). Mencermati kebijakan pemangkasan produksi batu bara pada 2026. https://gpei.id/berita/mencermati-kebijakan-pemangkasan-produksi-batu-bara-pada-2026
Habibie, R., & Sahrul (2022). Pengaturan hukum mengenai batas harga dan pasokan DMO batu bara sektor industri non kelistrikan di Indonesia. WASAKA HUKUM, 10(1), 98–113. https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/66
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara. https://jdih.esdm.go.id/dokumen/download?id=Peraturan+Menteri+ESDM+Nomor+26+Tahun+2018.pdf
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2023a). Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2023b). Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri. https://jdih.esdm.go.id/dokumen/download?id=Kepmen+ESDM+No+399k_mb01_memb_2023.pdf
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2023c). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya serta tata cara pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. https://jdih.esdm.go.id/dokumen/download?id=Permen+ESDM+Nomor+10+Tahun+2023.pdf
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2024). Laporan kinerja Kementerian ESDM tahun 2023. https://www.esdm.go.id/id/publikasi/laporan-kinerja?page=2
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025a, August 11). Capaian kinerja Kementerian ESDM Semester I 2025. https://www.esdm.go.id/id/publikasi/laporan-kinerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025b). Laporan kinerja Kementerian ESDM tahun 2024. https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-kementerian-esdm-tahun-2024.pdf
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025c). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya serta tata cara pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. https://jdih.esdm.go.id/dokumen/download?id=2025pmesdm17.pdf
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2026a). Laporan kinerja Kementerian ESDM tahun 2025. https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-kementerian-esdm-tahun-2025.pdf
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2026b, February 13). Penyesuaian RKAB perusahaan tambang, Menteri Bahlil: Jaga harga, amankan cadangan energi. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/penyesuaian-rkab-perusahaan-tambang-menteri-bahlil-jaga-harga-amankan-cadangan-energi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2026c, January 8). Perbaiki harga batubara, pemerintah bakal revisi RKAB tahun 2026. https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/perbaiki-harga-batubara-pemerintah-bakal-revisi-rkab-tahun-2026
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023b, November). APBN KiTa edisi November 2023. https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6b9be3d0-39e7-43e2-8efd-1252c3179398/APBN-KiTa-November-2023.pdf?ext=.pdf
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023a, July). APBN KiTa: Kinerja & fakta—Kinerja APBN Semester I 2023 tetap solid, menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat. https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/86bd571e-b62d-4598-b32f-378fd65b5f72/APBN-KiTa-ed-Juli-2023.pdf?ext=.pdf
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Data realisasi PNBP royalti batubara. https://www.kemenkeu.go.id/home
Liao, J. X., & Zhang, W. (2024). The governance models vs. the development courses of the mining sector: Cases of Indonesia and the Philippines. Mineral Economics, 37(2), 279–295. https://doi.org/10.1007/s13563-024-00442-1
Libassi, M. (2026). Cheap nickel: Materiality and socio-technical reorganization on Indonesia's energy transition mineral frontier. Antipode, 58(2), e70151. https://doi.org/10.1111/anti.70151
Lilford, E. V. (2017). Quantitative impacts of royalties on mineral projects. Resources Policy, 53, 369–377. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2017.08.002
Mardiansyah, D.. (2025, November 16). Porsi DMO batubara bakal naik lebih dari 25%, harga US$70 per ton perlu dievaluasi?. PERHAPI. https://perhapi.or.id/porsi-dmo-batubara-bakal-naik-lebih-dari-25-harga-us-70-per-ton-perlu-dievaluasi/
Margareth, C. (2025). Optimalisasi penerimaan negara bukan pajak sub sektor mineral dan batubara melalui pengaturan royalti batubara. Juremi: Jurnal Riset Ekonomi, 4(6), 1229–1240. https://doi.org/10.53625/juremi.v4i6.10166
Melati, L. T., Supriyadi, I., & Ali, Y. (2022). Coal Domestic Market Obligation (DMO) policy implementation in Indonesia to achieve energy security. World Journal of Advanced Research and Reviews, 16(2), 369–374. https://doi.org/10.30574/wjarr.2022.16.2.1140
Ministry of Industry and Information Technology of the People’s Republic of China, National Development and Reform Commission, & Ministry of Natural Resources. (2025, July 28). Xitu kaicai he xitu yelian fenli zongliang tiaokong guanli zanxing banfa [Interim measures for the administration of total quantity control of rare earth mining and smelting separation]. Ministry of Industry and Information Technology of the People’s Republic of China. https://www.miit.gov.cn/zcfg/qtl/art/2025/art_ff508817506f4d928dd38ec4ea483b71.html
Moussa, S. N., Deyi, J., & Lin, L. (2015). Analysis of Guinean new mining fiscal regime: Considerations for improvement. Resources Policy, 46, 113–126. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2015.04.007
Nasarudin, M. (2025). Mendorong reformasi tata kelola penerimaan negara bukan pajak melalui strategi optimalisasi integrasi e-PNBP dan SIMBARA di sub-sektor minerba. Journal of Innovation Research and Knowledge, 5(1), 261–278. https://doi.org/10.53625/jirk.v5i1.10321
Nugraha, F., Suhartoyo, H., & Barchia, F. (2021). Kajian penetapan Domestic Market Obligation batubara Provinsi Bengkulu untuk keberlanjutan PLTU Pulau Baai. Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 10(1), 88–94. https://doi.org/10.31186/naturalis.10.1.18155
PERHAPI. (2025, November 17). Wacana DMO batu bara naik, patokan harga jadi keresahan industri. https://perhapi.or.id/wacana-dmo-batu-bara-naik-patokan-harga-jadi-keresahan-industri/
Pradnyana, G. (2016). Pemenuhan kebutuhan energi dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship, 5(2), 67–76. https://doi.org/10.30588/jmp.v5i2.165
Purnama, A. Y. R.. (2026a, March 2). DMO batu bara 2026 ditarget 247,9 juta ton, produksi 733 juta ton. Indonesian Mining Association. https://ima-api.org/dmo-batu-bara-2026-ditarget-2479-juta-ton-produksi-733-juta-ton/
Purnama, A. Y. R.. (2026b, May 18). Produksi minerba 2025: Batu bara 817 juta ton, nikel 320 juta ton. Indonesian Mining Association. https://ima-api.org/produksi-minerba-2025-batu-bara-817-juta-ton-nikel-320-juta-ton/
Queensland Government. (2025). Mineral Resources (Royalty) Regulation 2025. Queensland Legislation. https://www.legislation.qld.gov.au/view/pdf/published.exp/sl-2025-0108
Queensland Treasury. (2022, November). Queensland’s coal industry and long-term global coal demand. https://www.treasury.qld.gov.au/files/qlds-coal-industry-and-long-term-global-demand-nov-2022.pdf
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. https://peraturan.go.id/id/pp-no-96-tahun-2021
Republik Indonesia. (2022a). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batubara. Database Peraturan BPK RI.
Republik Indonesia. (2022b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Database Peraturan BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/
Republik Indonesia. (2025a). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batubara. Database Peraturan BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/
Republik Indonesia. (2025b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Database Peraturan BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/
Saham Jamet. (2026, February 10). DMO batubara: Bakal gaspol naik di atas 30%? Investor wajib pantau!. https://saham.jamet.id/dmo-batubara-bakal-gaspol-naik-di-atas-30-investor-wajib-pantau/
Schöneich, S., Saulich, C., & Müller, M. (2023). Traceability and foreign corporate accountability in mineral supply chains. Regulation & Governance, 17(4), 954–969. https://doi.org/10.1111/rego.12527
Sharma, V., Loginova, J., Zhang, R., Kemp, D., & Shi, G. (2023). How do past global experiences of coal phase-out inform China’s domestic approach to a just transition?. Sustainability Science, 18(5), 2059–2076. https://doi.org/10.1007/s11625-023-01312-5
Shen, Y., Moomy, R., & Eggert, R. G. (2020). China’s public policies toward rare earths, 1975–2018. Mineral Economics, 33(1), 127–151. https://doi.org/10.1007/s13563-019-00214-2
Siagian, A. W., & Haykal (2024). Kebijakan energi nasional: Analisis Domestic Market Obligation batu bara dan energi terbarukan. Majalah Hukum Nasional, 54(1), 1–22. https://doi.org/10.33331/mhn.v54i1.367
Syahirul Alim, M., & Kornarius, Y. P. (2023). Analysis of e-PNBP application system development for PNBP optimization of mineral and coal sub-sector. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 4(11), 2076–2083. https://doi.org/10.59141/jist.v4i11.805
Tapia Cortez, C. A., Saydam, S., Coulton, J., & Sammut, C. (2018). Alternative techniques for forecasting mineral commodity prices. International Journal of Mining Science and Technology, 28(2), 309–322. https://doi.org/10.1016/j.ijmst.2017.09.001
Togi, S. A., & Mayasari, I. (2023). Realisasi kebijakan Domestic Market Obligation batubara pada tahun 2018–2022. Journal Publicuho, 6(4), 1288–1300. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.269
Unger, C. J., Everingham, J.-A., & Bond, C. J. (2025). Getting it right: Regulating mine rehabilitation and closure in Australia for the green energy transition and critical minerals boom. Environmental Innovation and Societal Transitions, 56, 101004. https://doi.org/10.1016/j.eist.2025.101004
Wahyuddin, R.. (2026, January 22). Target produksi dipangkas, Komisi XII DPR RI usulkan porsi DMO batu bara naik menjadi 30%. Majalah TAMBANG. https://tambang.co.id/target-produksi-dipangkas-komisi-xii-dpr-ri-usulkan-porsi-dmo-batu-bara-naik-menjadi-30/
Warta Ekonomi. (2026, February 28). Kepmen DMO 2026 disiapkan, kuota batu bara turun dari 733 ke 600 juta ton. https://wartaekonomi.co.id/read602670/kepmen-dmo-2026-disiapkan-kuota-batu-bara-turun-dari-733-ke-600-juta-ton
Werner, T. T., Toumbourou, T., Maus, V., Lukas, M. C., Sonter, L. J., Muhdar, M., Runting, R. K., & Bebbington, A. (2024). Patterns of infringement, risk, and impact driven by coal mining permits in Indonesia. Ambio, 53(2), 242–256. https://doi.org/10.1007/s13280-023-01944-y
Winanti, P. S., & Hanif, H. (2020). When global norms meet local politics: Localising transparency in extractive industries governance. Environmental Policy and Governance, 30(5), 263–275. https://doi.org/10.1002/eet.1907
Yanuardi, Y., Vijge, M. J., & Biermann, F. (2021). Improving governance quality through global standard setting? Experiences from the Extractive Industries Transparency Initiative in Indonesia. The Extractive Industries and Society, 8(3), 100905. https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100905
Za'im, M. (2026). Delayering the reference coal price to maximize coal non-tax state revenue. Educoretax, 6(1), 20–36. https://doi.org/10.54957/educoretax.v6i1.2023
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Aldiena Khairunnisa, Ashila Dhiya Mahrunisa, Ezi Putri Hernibah, Fakhri Aryadi Dwi Putra, Tedyar Raka Prakasa, Yudha Setia Aji

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


















