Mengamankan Energi, Mengoptimalkan Penerimaan: Analisis PNBP, DMO, dan Pengawasan Pertambangan Batubara di Indonesia

Penulis

  • Aldiena Khairunnisa Politeknik Keuangan Negara STAN
  • Ashila Dhiya Mahrunisa Politeknik Keuangan Negara STAN
  • Ezi Putri Hernibah Politeknik Keuangan Negara STAN
  • Fakhri Aryadi Dwi Putra Politeknik Keuangan Negara STAN
  • Tedyar Raka Prakasa Politeknik Keuangan Negara STAN
  • Yudha Setia Aji Politeknik Keuangan Negara STAN

DOI:

https://doi.org/10.58812/jakws.v5i03.3906

Kata Kunci:

PNBP, Mineral dan Batu Bara, Domestic Market Obligation, Benchmarking, Pengawasan Mineral dan Batu Bara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi penerimaan negara pada subsektor mineral dan batubara melalui kajian pendapatan minerba, kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), serta pengawasan kegiatan pertambangan. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan memanfaatkan data dari laporan pemerintah, peraturan perundang-undangan, jurnal, berita, dan sumber relevan lainnya. Analisis juga dilakukan melalui benchmarking dengan beberapa negara, yaitu Australia dalam aspek pemenuhan kebutuhan batubara domestik, Queensland dalam aspek penerimaan berbasis royalti, serta China, Chili, dan Western Australia dalam aspek pengawasan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan DMO batubara sebesar 25% telah relatif efektif dalam menjaga pemenuhan kebutuhan domestik, namun rencana peningkatan menjadi 30% perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ekspor, profitabilitas perusahaan, dan penerimaan negara. Benchmarking dengan Australia menunjukkan bahwa mekanisme pasar dan kontrak jangka panjang dengan intervensi pemerintah secara selektif dapat menjadi alternatif untuk menciptakan kebijakan DMO yang lebih fleksibel. Dalam aspek pengawasan, perubahan RKAB menjadi tahunan dan pemanfaatan SIMBARA telah memperkuat pengendalian produksi dan penerimaan, tetapi masih terdapat ruang untuk meningkatkan pengawasan berbasis data dan teknologi. Benchmarking dengan Cina dan Chili menunjukkan potensi penerapan national production ceiling dan market forecasting, sedangkan benchmarking dengan Western Australia memberikan referensi penguatan integrasi data gangguan lahan dengan kewajiban finansial. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan negara dapat dilakukan melalui kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi pasar, penguatan pengawasan berbasis data, serta pemanfaatan praktik terbaik dari negara pembanding dengan tetap menyesuaikannya dengan kondisi Indonesia.

Referensi

Anggara, I. W. G. W. P., & Andari, N. M. P. (2023). Market reaction to the implementation of coal royalty tariff policy in Indonesia. E-Jurnal Akuntansi, 33(9), 2380–2393. https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i09.p10

Azizah, A. K., & Santoso, B. T. (2025). Tata kelola pertambangan berbasis aplikasi SIMBARA sebagai pencegahan kerugian keuangan negara. INTELEKTUAL (Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi), 12(1), 100–114. https://doi.org/10.55499/intelektual.v12i01.1533

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2020. https://www.bpk.go.id/ihps

Badan Pusat Statistik. (n.d.). Produksi barang tambang mineral [Data set]. Retrieved August 23, 2026, from https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTA4IzI=/produksi-barang-tambang-mineral.html

Banda, W. (2023). A system dynamics model for assessing the impact of fiscal regimes on mining projects. Resources Policy, 81, 103408. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103408

Burke, P. J. (2023). On the way out: Government revenues from fossil fuels in Australia. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 67(1), 1–17. https://doi.org/10.1111/1467-8489.12503

CNBC Indonesia. (2026, June 17). PLN butuh 154 juta ton batu bara untuk pembangkit, masih kurang segini. https://www.cnbcindonesia.com/news/20260617142620-4-743396/pln-butuh-154-juta-ton-batu-bara-untuk-pembangkit-masih-kurang-segini

Comisión Chilena del Cobre. (2025). Informe de gestión 2024. https://app.cochilco.cl/web/wp-content/uploads/2025/07/INFORME_GESTION_2024_COCHILCO.pdf

Comisión Chilena del Cobre. (n.d.). Registro de contratos de exportación de cobre y sus subproductos en el Sistema de Exportaciones Mineras (SEM 2.0). Retrieved August 23, 2026, from https://www.cochilco.cl/web/registro-de-contratos-de-exportacion-de-cobre-y-sus-subproductos-en-el-sistema-de-exportaciones-mineras-sem-2-0/

Department of Mines, Petroleum and Exploration. (2025, November 7). About the Mining Rehabilitation Fund. Government of Western Australia. https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-mines-petroleum-and-exploration/about-the-mining-rehabilitation-fund

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2026). Laporan kinerja Ditjen Mineral dan Batubara tahun 2025. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. https://www.esdm.go.id/id/publikasi/laporan-kinerja

Dwiantoro, A.. (2023, December 2). Kementerian ESDM mengubah aturan DMO batu bara, sanksi denda diganti dana kompensasi. Listrik Indonesia. https://listrikindonesia.com/detail/12046/kementerian-esdm-mengubah-aturan-dmo-batu-bara-sanksi-denda-diganti-dana-kompensasi

Fernández, P., Tost, M., Monfort Climent, D., Nowaz, T., & Castillo, E. (2026). A conceptual framework for mineral supply chain traceability: Enabling conditions and core dimensions. The Extractive Industries and Society, 26, 101858. https://doi.org/10.1016/j.exis.2026.101858

Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. (2026). Mencermati kebijakan pemangkasan produksi batu bara pada 2026. https://gpei.id/berita/mencermati-kebijakan-pemangkasan-produksi-batu-bara-pada-2026

Habibie, R., & Sahrul (2022). Pengaturan hukum mengenai batas harga dan pasokan DMO batu bara sektor industri non kelistrikan di Indonesia. WASAKA HUKUM, 10(1), 98–113. https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/66

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara. https://jdih.esdm.go.id/dokumen/download?id=Peraturan+Menteri+ESDM+Nomor+26+Tahun+2018.pdf

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2023a). Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2023b). Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri. https://jdih.esdm.go.id/dokumen/download?id=Kepmen+ESDM+No+399k_mb01_memb_2023.pdf

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2023c). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya serta tata cara pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. https://jdih.esdm.go.id/dokumen/download?id=Permen+ESDM+Nomor+10+Tahun+2023.pdf

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2024). Laporan kinerja Kementerian ESDM tahun 2023. https://www.esdm.go.id/id/publikasi/laporan-kinerja?page=2

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025a, August 11). Capaian kinerja Kementerian ESDM Semester I 2025. https://www.esdm.go.id/id/publikasi/laporan-kinerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025b). Laporan kinerja Kementerian ESDM tahun 2024. https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-kementerian-esdm-tahun-2024.pdf

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025c). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya serta tata cara pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. https://jdih.esdm.go.id/dokumen/download?id=2025pmesdm17.pdf

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2026a). Laporan kinerja Kementerian ESDM tahun 2025. https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-kementerian-esdm-tahun-2025.pdf

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2026b, February 13). Penyesuaian RKAB perusahaan tambang, Menteri Bahlil: Jaga harga, amankan cadangan energi. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/penyesuaian-rkab-perusahaan-tambang-menteri-bahlil-jaga-harga-amankan-cadangan-energi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2026c, January 8). Perbaiki harga batubara, pemerintah bakal revisi RKAB tahun 2026. https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/perbaiki-harga-batubara-pemerintah-bakal-revisi-rkab-tahun-2026

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023b, November). APBN KiTa edisi November 2023. https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6b9be3d0-39e7-43e2-8efd-1252c3179398/APBN-KiTa-November-2023.pdf?ext=.pdf

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023a, July). APBN KiTa: Kinerja & fakta—Kinerja APBN Semester I 2023 tetap solid, menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat. https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/86bd571e-b62d-4598-b32f-378fd65b5f72/APBN-KiTa-ed-Juli-2023.pdf?ext=.pdf

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Data realisasi PNBP royalti batubara. https://www.kemenkeu.go.id/home

Liao, J. X., & Zhang, W. (2024). The governance models vs. the development courses of the mining sector: Cases of Indonesia and the Philippines. Mineral Economics, 37(2), 279–295. https://doi.org/10.1007/s13563-024-00442-1

Libassi, M. (2026). Cheap nickel: Materiality and socio-technical reorganization on Indonesia's energy transition mineral frontier. Antipode, 58(2), e70151. https://doi.org/10.1111/anti.70151

Lilford, E. V. (2017). Quantitative impacts of royalties on mineral projects. Resources Policy, 53, 369–377. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2017.08.002

Mardiansyah, D.. (2025, November 16). Porsi DMO batubara bakal naik lebih dari 25%, harga US$70 per ton perlu dievaluasi?. PERHAPI. https://perhapi.or.id/porsi-dmo-batubara-bakal-naik-lebih-dari-25-harga-us-70-per-ton-perlu-dievaluasi/

Margareth, C. (2025). Optimalisasi penerimaan negara bukan pajak sub sektor mineral dan batubara melalui pengaturan royalti batubara. Juremi: Jurnal Riset Ekonomi, 4(6), 1229–1240. https://doi.org/10.53625/juremi.v4i6.10166

Melati, L. T., Supriyadi, I., & Ali, Y. (2022). Coal Domestic Market Obligation (DMO) policy implementation in Indonesia to achieve energy security. World Journal of Advanced Research and Reviews, 16(2), 369–374. https://doi.org/10.30574/wjarr.2022.16.2.1140

Ministry of Industry and Information Technology of the People’s Republic of China, National Development and Reform Commission, & Ministry of Natural Resources. (2025, July 28). Xitu kaicai he xitu yelian fenli zongliang tiaokong guanli zanxing banfa [Interim measures for the administration of total quantity control of rare earth mining and smelting separation]. Ministry of Industry and Information Technology of the People’s Republic of China. https://www.miit.gov.cn/zcfg/qtl/art/2025/art_ff508817506f4d928dd38ec4ea483b71.html

Moussa, S. N., Deyi, J., & Lin, L. (2015). Analysis of Guinean new mining fiscal regime: Considerations for improvement. Resources Policy, 46, 113–126. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2015.04.007

Nasarudin, M. (2025). Mendorong reformasi tata kelola penerimaan negara bukan pajak melalui strategi optimalisasi integrasi e-PNBP dan SIMBARA di sub-sektor minerba. Journal of Innovation Research and Knowledge, 5(1), 261–278. https://doi.org/10.53625/jirk.v5i1.10321

Nugraha, F., Suhartoyo, H., & Barchia, F. (2021). Kajian penetapan Domestic Market Obligation batubara Provinsi Bengkulu untuk keberlanjutan PLTU Pulau Baai. Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 10(1), 88–94. https://doi.org/10.31186/naturalis.10.1.18155

PERHAPI. (2025, November 17). Wacana DMO batu bara naik, patokan harga jadi keresahan industri. https://perhapi.or.id/wacana-dmo-batu-bara-naik-patokan-harga-jadi-keresahan-industri/

Pradnyana, G. (2016). Pemenuhan kebutuhan energi dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship, 5(2), 67–76. https://doi.org/10.30588/jmp.v5i2.165

Purnama, A. Y. R.. (2026a, March 2). DMO batu bara 2026 ditarget 247,9 juta ton, produksi 733 juta ton. Indonesian Mining Association. https://ima-api.org/dmo-batu-bara-2026-ditarget-2479-juta-ton-produksi-733-juta-ton/

Purnama, A. Y. R.. (2026b, May 18). Produksi minerba 2025: Batu bara 817 juta ton, nikel 320 juta ton. Indonesian Mining Association. https://ima-api.org/produksi-minerba-2025-batu-bara-817-juta-ton-nikel-320-juta-ton/

Queensland Government. (2025). Mineral Resources (Royalty) Regulation 2025. Queensland Legislation. https://www.legislation.qld.gov.au/view/pdf/published.exp/sl-2025-0108

Queensland Treasury. (2022, November). Queensland’s coal industry and long-term global coal demand. https://www.treasury.qld.gov.au/files/qlds-coal-industry-and-long-term-global-demand-nov-2022.pdf

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. https://peraturan.go.id/id/pp-no-96-tahun-2021

Republik Indonesia. (2022a). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batubara. Database Peraturan BPK RI.

Republik Indonesia. (2022b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Database Peraturan BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/

Republik Indonesia. (2025a). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batubara. Database Peraturan BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/

Republik Indonesia. (2025b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Database Peraturan BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/

Saham Jamet. (2026, February 10). DMO batubara: Bakal gaspol naik di atas 30%? Investor wajib pantau!. https://saham.jamet.id/dmo-batubara-bakal-gaspol-naik-di-atas-30-investor-wajib-pantau/

Schöneich, S., Saulich, C., & Müller, M. (2023). Traceability and foreign corporate accountability in mineral supply chains. Regulation & Governance, 17(4), 954–969. https://doi.org/10.1111/rego.12527

Sharma, V., Loginova, J., Zhang, R., Kemp, D., & Shi, G. (2023). How do past global experiences of coal phase-out inform China’s domestic approach to a just transition?. Sustainability Science, 18(5), 2059–2076. https://doi.org/10.1007/s11625-023-01312-5

Shen, Y., Moomy, R., & Eggert, R. G. (2020). China’s public policies toward rare earths, 1975–2018. Mineral Economics, 33(1), 127–151. https://doi.org/10.1007/s13563-019-00214-2

Siagian, A. W., & Haykal (2024). Kebijakan energi nasional: Analisis Domestic Market Obligation batu bara dan energi terbarukan. Majalah Hukum Nasional, 54(1), 1–22. https://doi.org/10.33331/mhn.v54i1.367

Syahirul Alim, M., & Kornarius, Y. P. (2023). Analysis of e-PNBP application system development for PNBP optimization of mineral and coal sub-sector. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 4(11), 2076–2083. https://doi.org/10.59141/jist.v4i11.805

Tapia Cortez, C. A., Saydam, S., Coulton, J., & Sammut, C. (2018). Alternative techniques for forecasting mineral commodity prices. International Journal of Mining Science and Technology, 28(2), 309–322. https://doi.org/10.1016/j.ijmst.2017.09.001

Togi, S. A., & Mayasari, I. (2023). Realisasi kebijakan Domestic Market Obligation batubara pada tahun 2018–2022. Journal Publicuho, 6(4), 1288–1300. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.269

Unger, C. J., Everingham, J.-A., & Bond, C. J. (2025). Getting it right: Regulating mine rehabilitation and closure in Australia for the green energy transition and critical minerals boom. Environmental Innovation and Societal Transitions, 56, 101004. https://doi.org/10.1016/j.eist.2025.101004

Wahyuddin, R.. (2026, January 22). Target produksi dipangkas, Komisi XII DPR RI usulkan porsi DMO batu bara naik menjadi 30%. Majalah TAMBANG. https://tambang.co.id/target-produksi-dipangkas-komisi-xii-dpr-ri-usulkan-porsi-dmo-batu-bara-naik-menjadi-30/

Warta Ekonomi. (2026, February 28). Kepmen DMO 2026 disiapkan, kuota batu bara turun dari 733 ke 600 juta ton. https://wartaekonomi.co.id/read602670/kepmen-dmo-2026-disiapkan-kuota-batu-bara-turun-dari-733-ke-600-juta-ton

Werner, T. T., Toumbourou, T., Maus, V., Lukas, M. C., Sonter, L. J., Muhdar, M., Runting, R. K., & Bebbington, A. (2024). Patterns of infringement, risk, and impact driven by coal mining permits in Indonesia. Ambio, 53(2), 242–256. https://doi.org/10.1007/s13280-023-01944-y

Winanti, P. S., & Hanif, H. (2020). When global norms meet local politics: Localising transparency in extractive industries governance. Environmental Policy and Governance, 30(5), 263–275. https://doi.org/10.1002/eet.1907

Yanuardi, Y., Vijge, M. J., & Biermann, F. (2021). Improving governance quality through global standard setting? Experiences from the Extractive Industries Transparency Initiative in Indonesia. The Extractive Industries and Society, 8(3), 100905. https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100905

Za'im, M. (2026). Delayering the reference coal price to maximize coal non-tax state revenue. Educoretax, 6(1), 20–36. https://doi.org/10.54957/educoretax.v6i1.2023

Unduhan

Diterbitkan

2026-09-28

Cara Mengutip

Mengamankan Energi, Mengoptimalkan Penerimaan: Analisis PNBP, DMO, dan Pengawasan Pertambangan Batubara di Indonesia. (2026). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science, 5(03), 417-442. https://doi.org/10.58812/jakws.v5i03.3906